Pemilu 2019

Dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Berikut Daftar Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Hadapi Gugatan Pilpres

Dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Berikut Daftar Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Hadapi Gugatan Pilpres

Dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Berikut Daftar Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Hadapi Gugatan Pilpres
Yusril Ihza Mahendra 

"Yang jelas persiapannya sudah sangat matang 100 persen. Terkait dengan persidangan nanti juga sudah siap," ujar Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, lanjut Anwar, para personel dan jajaran MK menyediakan waktu 24 jam untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan sengketa.

Anwar menuturkan, untuk pilpres, MK memiliki waktu 14 hari untuk melaksanakan persidangan yang akan dimulai pada 14 Juli 2019.

"Kalau untuk pilpres itu 14 hari dari tanggal 14 Juli dan diputuskan hasilnya pada 28 Juli. Kalau untuk Pileg persidanganya 30 hari," ungkapnya kemudian.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menambahkan, MK memprioritaskan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019 sesuai dengan Peraturan MK dan amanat Undang-Undang Pemilu.

"Kalau untuk pilpres, strategi MK sesuai dengan keputusan MK No. 5 tahun 2018, yaitu memprioritaskan sengketa pilpres lebih dulu. UU juga menyatakan sengketa pilpres harus selesai 14 hari," ujar Fajar, Selasa (21/5/2019).

Maka dari itu, lanjutnya, sengketa pilpres harus selesai lebih dulu dibandingkan pileg.

Meskipun surat keputusan (SK) pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu ditetapkan bersama, namun untuk perselisihan sengketa memiliki kebijakan yang berbeda.

Adapun MK menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 dari Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019) dini hari.

Pelayanan di MK berlangsung 24 jam.

Proses pendaftaran gugatan hasil pemilu di MK dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa dini hari (21/5/2019).

Komentar Jokowi

Sementara, Presiden Joko Widodo meyakini hakim Mahkamah Konstitusi akan bekerja dengan obyektif dan independen dalam memutus gugatan hasil pilpres 2019 yang rencananya akan diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya meyakini bahwa hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta yang ada," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay via kompas.com)

 Presiden Jokowi Tegaskan TNI-Polri Akan Menindak Tegas Perusuh yang Merusak Negara

Jokowi menegaskan, konstitusi sudah mengatur bahwa segala perselisihan dan sengketa pemilu diselesaikan melalui MK.

Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh jika keberatan dengan hasil pemilu.

"Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah (berencana) membawa sengketa pilpres itu ke MK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintahannya tidak akan memberi ruang kepada siapapun yang akan menganggu keamanan nasional.

"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Presiden.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian.

Hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jumpa pers tersebut menyikapi aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan pada Selasa (21/5/2019) dini hari hingga, Rabu pagi, di beberapa lokasi di Jakarta.

Pemerintah menduga, aksi kerusuhan tersebut sudah direncanakan. Hal itu terlihat dari kronologi kejadian.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/23/16322961/tkn-bentuk-tim-hukum-sengketa-pilpres-di-mk-yusril-jadi-ketuanya.

Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved