Yogyakarta

Malioboro dan Balai Kota Yogya Dinilai Belum Aksesibel bagi Difabel

Menurut survei yang dilakukan,fasilitas publik di Balaikota dan Malioboro yang belum ramah terhadap difabel.

Penulis: Siti Umaiyah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) bersama dengan Perwakilan Organisasi Difabel di DIY melakukan audiensi dengan DPRD DIY berkaitan dengan hasil survei aksesibilitas di Malioboro dan Balaikota yang dilakukan pada 12 September 2018 lalu, di Gedung DPRD DIY pada Kamis (13/12/2018). 

Selain itu, warna guiding block juga menjadi kendala, yang seharusnya berwarna kuning.

"Kuning dulu bagus, hanya kurang menonjol teksturnya, agak tipis. Jadi saat kaki meraba kurang. Sekarang sudah, hanya saja bahannya dari aluminium yang sering dicokel dan hilang. Kita sebenarnya tidak butuh yang mahal, dari ubin pun cukup. Selain itu, warna yang abu-abu juga tidak sesuai," katanya.

Selain itu, tidak adanya pembatas juga membuat difabel netra mengalami kesulitan saat berada di persimpangan.

Untuk pengguna kursi roda juga mengeluhkan mengenai tidak adanya ramp saat akan naik trans Jogja.

Jikapun ada hal tersebut belum sesuai dengan standar.

Baca: Pemda DIY Sebut Baru Ada 20 Perusahaan Pekerjakan Disabilitas

"Ramp belum sesuai standar yang sesungguhnya. Pengguna kursi roda juga butuh pegangan tangan di turunan, ketika mereka turun kesulitan. Selain itu, untuk di trans Jogja, bagi difabel tuna rungu tidak ada runtek yang memberitahu dimana mereka saat ini. Runtek hanya berisi himbauan saja," jelasnya.

Huda Tri Yudiana Wakil Pansus Pengawasan Perda Nomor 4 Tahun 2012 DPRD DIY menyayangkan jika Malioboro sebagai barometer DIY saja belum aksesibel bagi difabel.

"Saya terkejut. Malioboro saja yang merupakan barometer provinsi DIY masih banyak catatan yang belum aksesibel. Jika Malioboro saja begitu, bagaimana tempat yang jauh seperti di Gunungkidul, Kulonprogo. Yang saya lihat banyak sekali masukan terkait trans Jogja dan fasilitas Malioboro," katanya.

Dia menerangkan jika pihaknya akan segera menindaklanjuti terkait hal tersebut.

Menurutnya yang paling utama adalah penganggaran.

"Segera ditindak lanjuti. Masukan jelas sekali. Kami segera koordinasi dengan Dinas PU. Setelah kita komunikasi seperti ini, ternyata pengambil kebijakan belum terlalu paham. Nanti yang paling penting peningkatan anggaran," ungkapnya. (*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved