Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogya Bentuk Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih

KPU Kota Yogyakarta membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih yang tersebar di 45 Kelurahan dan 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta.

KPU Kota Yogya Bentuk Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
PLT Ketua KPU Kota Yogyakarta Sri Surani saat memberikan keterangan pers di Balaikota Yogyakarta, Senin (15/10/2018). 

Sementara bila ganda lintas kecamatan, maka bisa diselesaikan di level kota.

"Misalkan pemilih itu punya rumah di kota, tapi tinggal di Bantul. Kita lihat secara administrasi lebih aktif di mana. Kalau lebih aktif di kota, maka status pemilihnya di Bantul dicoret, dan sebaliknya," ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa banyak mahasiswa yang harus diantisipasi terkait cara pindah hak pilih.

"Sebenernya saat coklit (pencocokan dan penelitian), kami sudah berkunjung dan menyampaikannya. Mereka bisa pindah pemilih dengan form A5. Tidak perlu meminta A5 dari asal. Sekarang, asal sudah terdaftar di DPT, pemilih bisa didapatkan A5 di TPS," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang tidak sempat datang untuk melihat DPT yang sudah tertempel pada level RT, bisa melakukan pengcekan secara mandiri menggunakan android dengan masuk ke laman www.lindungihakpilihmu.go.id.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Yogyakarta mengingatkan KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pemetaan dan pendataan warga luar kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 mendatang.

Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan.

Pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi warga luar kota yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya di kota. Ia menyebut daerah tersebut adalah Kotagede, Umbulharjo, dan Gondokusuman.

"Di Kotagede terdapat 5 pondok yang teridentifikasi jumlah santri yang menjadi pemilih sekitar 800 orang. Belum lagi Umbulharjo dan Gondokusuman yang merupakan basis dari mahasiswa. Ini kalau tidak segera dilakukan pendataan dengan tepat akan jadi bom waktu," urainya pada Tribunjogja.com, Sabtu (15/9/2018).

Harsya menambahkan, surat-suara cadangan yang ada di masing-masing TPS sejumlah 2 persen dan keseluruhan.

Halaman
123
Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved