Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogya Bentuk Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih

KPU Kota Yogyakarta membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih yang tersebar di 45 Kelurahan dan 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta.

KPU Kota Yogya Bentuk Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
PLT Ketua KPU Kota Yogyakarta Sri Surani saat memberikan keterangan pers di Balaikota Yogyakarta, Senin (15/10/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU Kota Yogyakarta membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih yang tersebar di 45 Kelurahan dan 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta.

Pelaksana Tugas (PLT) Ketua KPU Kota Yogyakarta, Sri Surani menjelaskan posko tersebut berlangsung sejak 1-28 Oktober 2018 mendatang.

Baca: KPU DIY Gelar Rapat Koordinasi Terkait Penyempurnaan Data Pemilih

Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Yogyakarta tersebut menuturkan bahwa seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di kelurahan bertugas untuk memastikan agar masyarakat mengecek kembali status mereka di daftar pemilih.

Sementara itu, untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan keliling di wilayah masing-masing yang memiliki potensi kerawanan data pemilih, misalman asrama mahasiwa, panti asuhan, lapas, dan rutan.

"Rabu (besok, red) pagi, serentak secara nasional bersama Wali Kota, kami akan melakukan cek daftar pemilih. Ini bagian upaya kami untuk melindungi hak pilih masyarakat. Ini langkah kami menyempurnakan DPT HP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) sesuai dengan SE (Surat Edaran) yang diberikan pusat," ucapnya pada jumpa pers yang diselenggarakan di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Senin (15/10/2018).

Selain di kelurahan dan kecamatan, posko tersebut juga dibuka di 2 kampus yakni UAD dan UKDW, untuk memfasilitasi mahasiswa melakukan pengecekan status pemilihnya.

Rani, sapaan akrabnya, mengimbau agar Caleg dan Partisannya datang ke Kelurahan untuk mengecek data pemilih.

"Kami juga melakukan upaya penghapusan pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) misal meninggal, belum genap 17 tahun tapi terdaftar, dan memperbaiki data invalid NIK-nya. Kami masih menerima data pemilih baru, karena kemungkinan ada pindah domisili pasca DPT HB ditetapkan," tandasnya.

Terkait keberadaan data ganda, Rani menjelaskan bila ganda tersebut lintas kabupaten/kota, maka akan dikoordinasikan dengan provinsi.

Sementara bila ganda lintas kecamatan, maka bisa diselesaikan di level kota.

"Misalkan pemilih itu punya rumah di kota, tapi tinggal di Bantul. Kita lihat secara administrasi lebih aktif di mana. Kalau lebih aktif di kota, maka status pemilihnya di Bantul dicoret, dan sebaliknya," ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa banyak mahasiswa yang harus diantisipasi terkait cara pindah hak pilih.

"Sebenernya saat coklit (pencocokan dan penelitian), kami sudah berkunjung dan menyampaikannya. Mereka bisa pindah pemilih dengan form A5. Tidak perlu meminta A5 dari asal. Sekarang, asal sudah terdaftar di DPT, pemilih bisa didapatkan A5 di TPS," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang tidak sempat datang untuk melihat DPT yang sudah tertempel pada level RT, bisa melakukan pengcekan secara mandiri menggunakan android dengan masuk ke laman www.lindungihakpilihmu.go.id.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Yogyakarta mengingatkan KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pemetaan dan pendataan warga luar kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 mendatang.

Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan.

Pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi warga luar kota yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya di kota. Ia menyebut daerah tersebut adalah Kotagede, Umbulharjo, dan Gondokusuman.

"Di Kotagede terdapat 5 pondok yang teridentifikasi jumlah santri yang menjadi pemilih sekitar 800 orang. Belum lagi Umbulharjo dan Gondokusuman yang merupakan basis dari mahasiswa. Ini kalau tidak segera dilakukan pendataan dengan tepat akan jadi bom waktu," urainya pada Tribunjogja.com, Sabtu (15/9/2018).

Harsya menambahkan, surat-suara cadangan yang ada di masing-masing TPS sejumlah 2 persen dan keseluruhan.

Jumlah yang sedikit tersebut, akan membuat TPS kewalahan pada saat penduduk luar kota nantinya akan menggunakan suara di sana.

Baca: Jaga Netralitas, KPU DIY Sosialisasikan Kampanye Pemilu 2019 Kepada Pelaku Media

"Itu basis pergurun tinggi di wilayah Yogya utara kalau mereka tidak mendapatkan informasi dan paparan mengenai A5, akan menjadi kerawanan saat hari H," ucapnya.

Ia pun mendorong KPU untuk mulai memperhitungkan potensi A5 sejak jauh hari agar pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, tidak ada TPS yang kekurangan surat suara atau justru terjadi penggelembungan surat suara dikarenakan distribusi yang tidak sesuai.

"Ini juga bisa dimanfatkan tim sukses dan memperbesar kerawanan," tambahnya.(*)

 

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved