Tetap Tolak Bandara, Warga Lewatkan Batas Toleransi Akhir

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyayangkan sikap tak kooperatif kelompok warga penolak bandara pada pertemuan di Palihan, Jumat (15/12/2017).

Sikap warga dinilai semakin menutup jalan komunikasi maupun negosiasi.

Kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan PT Angkasa Pura I ke Palihan untuk bertemu kelompok warga penolak bandara itu memang berakhir buntu.

Warga tetap menolak bernegosiasi atas proyek tersebut dan bahkan mengusir rombongan tersebut.

Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono mengatakan, pihaknya menginginkan warga bisa menyampaikan uneg-uneg atau masukan terkait tahap pengadaan lahan untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) tersebut.

Sehingga, nantinya ada hal yang bisa didiskusikan untuk mencari solusinya bersama-sama.

Namun, warga bersikap keras pada pendiriannya untuk menolak pembangunan bandara.

Baca: Bermaksud Sambung Rasa, Rombongan AP I dan Pemkab Kulonprogo Justru Diusir Warga Penolak Bandara

"Harapan kami bisa berdialog, ada diskusi, dan ada solusi yang bisa dicari bersama. Namun, nyatanya (sikap warga) seperti itu. Apa boleh buat, upaya pendekatan lewat dukuh maupun desa juga warga tetap tidak mau berdialog," kata Triyono seusai pertemuan singkat tersebut.

Dia menyebut, berdasarkan rapat terakhir dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY belum lama ini, masih ada warga dari 32 rumah di Palihan dan Glagah yang masih belum bersedia merelakan tanahnya untuk proyek pembangunan bandara.

Padahal, Jumat ini menjadi hari terakhit tim appraisal berkewenangan melalukan penilaian ulang aset bangunan dan tanaman milik warga terdampak.

Selain itu, saat ini sudah masuk dalam tahap akhir finalisasi tahap pengadaan dan pembebasan lahan sebelum masuk masa kontruksi pada 2019 mendatang.

Harapannya agar pertemuan pada pagi itu membuka jalan dialog persuasi untuk pemecahan masalah tidak terwujud lantaran warga tetap bersikap menolak.

Berdasarkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, sesungguhnya sudah begitu banyak batas toleransi diberikan bagi warga.

Dan kali ini, toleransi mulai sukar diberikan karena pembangunan harus terus berjalan dan segera beranjak pada masa kontruksi.