Undang Undang

Index A-Z

Materi IPS Kelas 10 Kurikulum Merdeka: Hubungan Antar Perundang-undangan

Simak artikel berikut untuk mengetahui materi mengenai Hubungan antar Perundang-undangan.

Minggu, 13 Oktober 2024
Mengenal Tugas Fungsi dan Wewenang DPR, DPD, dan DPRD Jelang Pemilu 2024

Inilah fungsi, tugas, dan wewenang DPR, DPRD, dan DPD menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Minggu, 26 November 2023
Dr Zaki: Undang-Undang Hak Cipta Harus Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

UUHC yang tertuang di dalam Pasal 18 UUHC mengandung maksud yang bertentangan terhadap konsep dan istilah perjanjian jual putus.

Selasa, 13 April 2021
Hukum Negara-Bangsa Yahudi Disahkan Parlemen Israel, Picu Kekecewaan Warga Arab

Ayman Odeh, Ketua Arab Joint List, dalam pernyataan resmi mengecam hukum itu karena merupakan bentuk supremasi Yahudi.

Kamis, 19 Juli 2018
Dukungan Menggugat UU BUMN ke MK Mengalir

Gugatan itu sendiri diajukan oleh AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri.

Minggu, 22 April 2018
Akan Ada Eksekusi Mati Lagi Tahun Ini? Begini Kata Jaksa Agung

Prasetyo mengatakan, pihaknya sempat menahan pelaksanaan eksekusi mati bukan akibat desakan dari dalam maupun luar negeri.

Kamis, 1 Maret 2018
Lindungi Data Pribadi Masyarakat, Menkominfo Prioritaskan UU Data Pribadi

Menurutnya, UU Data Pribadi itu penting dan dibutuhkan, sehingga harus diutamakan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Rabu, 14 Februari 2018
Revisi UU MD3 Membuat DPR Kebal Hukum dan Antikritik?

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai DPR telah membawa Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

Selasa, 13 Februari 2018
Cegah Pernikahan Dini, Menteri PPPA Akan Revisi UU Perkawinan

UU Perkawinan akan segera dilakukan revisi, baik dari batas usia minimal maupun sejumlah poin lain yang menyangkut perlindungan anak.

Minggu, 3 Desember 2017
Pemerintah Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi

Masyarakat diharuskan memiliki keberanian untuk meminta akses informasi ke pemerintah dan badan publik karena hal itu diamanahkan oleh UU.

Minggu, 1 Oktober 2017
Pengecekan Rupbasan Sebagai Acuan Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan

Pengecekan tersebut dilakukan, terkait adanya penyusunan Perpres, dan pembuatan regulasi baru yang mengatur penyimpanan, dan pengawasan barang sitaan

Rabu, 20 September 2017
Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta Ditolak Pemerintah DIY, Ini Alasannya

Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kembali mandeg.

Rabu, 9 Agustus 2017
Diduga Palsukan Akta Kelahiran Anak, Ayu Ting Ting Disebut Telah Melanggar Undang-Undang

KPAI akan menelusuri pemalsuan akta kelahiran Bilqis, yang diduga tidak memasukan nama Enji ke nama belakang anaknya

Selasa, 21 Maret 2017
Parlemen Turki Setujui UU untuk Perkuat Kekuasaan Presiden

Parlemen Turki, Sabtu (21/1/2017) dini hari, akhirnya mendukung undang-undang yang akan memperkuat wewenang dan kekuasaan Presiden

Sabtu, 21 Januari 2017
UU ITE Dinilai Berpotensi Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan dan Bungkam Daya Kritis

Apabila dijalankan tanpa batasan yang jelas, UU ITE berpotensi digunakan untuk praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Sabtu, 3 Desember 2016
Penting Diketahui dan Dipahami, Ini Isi UU ITE Terbaru yang Mulai Berlaku Hari Ini

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi, akan berlaku mulai hari ini

Senin, 28 November 2016
Revisi UU ITE Berlaku Hari Ini, Berikut Empat Poin Perubahan yang Perlu Anda Ketahui

Setidaknya ada empat perubahan signifikan dalam UU ITE yang telah direvisi.

Senin, 28 November 2016
RUU Pertembakauan Dinilai Hanya Akan Menguntungkan Industri

Dalam konferensi pers tersebut dibahas tentang RUU Pertembakauan yang dianggap tidak diperlukan

Kamis, 24 November 2016
RUU Pertembakauan Dinilai Tak Perlu Lagi di Indonesia

RUU Pertembakauan yang dianggap tidak diperlukan karena keberadaan industri tembakau di Indonesia tidak berperan penting dalam perekonomian nasional.

Kamis, 24 November 2016
Serapan APBD 2015 Kurang Maksimal, Pemkab Gunungkidul Salahkan Undang-undang

serapan APBD 2015 tidak maksimal karena hibah hanya diterima badan atau lembaga atau kelompok harus memiliki badan hukum

Selasa, 26 Juli 2016

1 2 ⟩

Berita Terkini

4 Potret Teaser 'Spring Fever'. tvN Rilis Ahn Bo-hyun yang Tampil Memukau

5 menit lalu
Ini Dia 10 Film Christopher Nolan yang Wajib Masuk Watchlistmu Sekarang!

6 menit lalu
Gunungan Sampah Hantui Pasar Induk Giwangan, Pedagang Keluhkan Bau Busuk hingga Invasi Lalat

26 menit lalu
Dua Alat Bukti Dikantongi, Tersangka Baru Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman Tinggal Tunggu Waktu

37 menit lalu
Sri Sultan HB X Angkat Bicara soal Warga Sleman Jadi Tersangka usai Kejar Jambret

52 menit lalu

TAG

Undang Undang

Simak artikel berikut untuk mengetahui materi mengenai Hubungan antar Perundang-undangan.

Inilah fungsi, tugas, dan wewenang DPR, DPRD, dan DPD menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

UUHC yang tertuang di dalam Pasal 18 UUHC mengandung maksud yang bertentangan terhadap konsep dan istilah perjanjian jual putus.

Ayman Odeh, Ketua Arab Joint List, dalam pernyataan resmi mengecam hukum itu karena merupakan bentuk supremasi Yahudi.

Gugatan itu sendiri diajukan oleh AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri.

Prasetyo mengatakan, pihaknya sempat menahan pelaksanaan eksekusi mati bukan akibat desakan dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, UU Data Pribadi itu penting dan dibutuhkan, sehingga harus diutamakan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai DPR telah membawa Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

UU Perkawinan akan segera dilakukan revisi, baik dari batas usia minimal maupun sejumlah poin lain yang menyangkut perlindungan anak.

Masyarakat diharuskan memiliki keberanian untuk meminta akses informasi ke pemerintah dan badan publik karena hal itu diamanahkan oleh UU.

Pengecekan tersebut dilakukan, terkait adanya penyusunan Perpres, dan pembuatan regulasi baru yang mengatur penyimpanan, dan pengawasan barang sitaan

Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kembali mandeg.

KPAI akan menelusuri pemalsuan akta kelahiran Bilqis, yang diduga tidak memasukan nama Enji ke nama belakang anaknya

Parlemen Turki, Sabtu (21/1/2017) dini hari, akhirnya mendukung undang-undang yang akan memperkuat wewenang dan kekuasaan Presiden

Apabila dijalankan tanpa batasan yang jelas, UU ITE berpotensi digunakan untuk praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi, akan berlaku mulai hari ini

Setidaknya ada empat perubahan signifikan dalam UU ITE yang telah direvisi.

Dalam konferensi pers tersebut dibahas tentang RUU Pertembakauan yang dianggap tidak diperlukan

RUU Pertembakauan yang dianggap tidak diperlukan karena keberadaan industri tembakau di Indonesia tidak berperan penting dalam perekonomian nasional.

serapan APBD 2015 tidak maksimal karena hibah hanya diterima badan atau lembaga atau kelompok harus memiliki badan hukum

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved