Keracunan MBG Pelajar di DIY, Ombudsman: Program Nyaris Tanpa Pengawasan, Pelanggaran Nir Sanksi

TRIBUNJOGJA.COM - Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dialami para pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terbaru, 137 siswa SMP Negeri 3 Berbah, Kabupaten Sleman, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Selasa (26/8/2025). 

Kasus ini menjadi yang ketiga dalam sebulan terakhir di DIY, dengan total lebih dari 1.000 siswa terdampak.

Investigasi ORI

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, Muflihul Hadi, menegaskan pihaknya sudah dua kali melakukan investigasi lapangan terkait kasus ini.

“Dalam konteks ini, kami sebenarnya sudah dua kali melakukan investigasi. Pertama di Sleman, di sekolah Muhammadiyah yang melibatkan tiga sekolah sekaligus, lalu di Mlati Sleman. Kalau tidak salah, sebelumnya juga pernah ada kasus di Gunungkidul, tapi saya lupa detailnya. Yang jelas, kami tentu menyesalkan peristiwa ini, apalagi ini bukan kejadian pertama,” kata Muflihul saat dihubungi Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Sragen, Bengkulu, dan beberapa kabupaten/kota lain.

ORI DIY kini menyiapkan kajian menyeluruh terkait program MBG, termasuk evaluasi dari hulu ke hilir, mulai dari substansi program hingga mekanisme pengawasan.

“Koordinasi masih dilakukan dengan Ombudsman RI. Kami ingin mengkaji dari hulu ke hilir, termasuk substansi program dan mekanisme pelaksanaannya. Saat ini kertas kerjanya masih disusun, belum final. Mungkin dua atau tiga minggu lagi bisa kami sampaikan perkembangannya,” ujarnya.

Ombudsman: Nyaris tidak ada pengawasan

Muflihul mengungkapkan, pantauan lapangan menemukan banyak catatan kritis terkait pelaksanaan program MBG, terutama lemahnya pengawasan standar operasional prosedur (SOP).

“Siapa yang memastikan SOP itu berjalan dengan benar? Pengawasan di lapangan nyaris tidak ada. Padahal, SPPG bermitra dengan pihak ketiga dan ada banyak elemen yang terlibat, mulai dari koordinator hingga ahli gizi. Namun, ketika kami ingin bertemu dengan pihak ahli gizi di lapangan, orangnya tidak ada,” tuturnya.

Hasil uji laboratorium yang diterima ORI DIY juga mengindikasikan temuan bakteri pada beberapa bahan makanan, termasuk ayam.

Alarm menyala

“Menurut laporan, ada sampel bahan makanan, misalnya ayam, yang terindikasi mengandung bakteri. Ini seharusnya menjadi alarm agar ke depan ada pengecekan laboratorium rutin, tidak hanya dilakukan setelah ada kasus keracunan,” ujarnya.

Selain itu, praktik di lapangan dinilai tidak seragam.

“Ada sekolah yang melakukan pengecekan sensorik terhadap makanan — misalnya dicicipi guru sebelum dibagikan — untuk memastikan aman dikonsumsi. Tapi ada juga sekolah yang tidak melakukan pengecekan ini,” kata Muflihul.

Mekanisme penolakan makanan juga menjadi masalah tersendiri.

“Setelah kasus keracunan, beberapa sekolah memilih menolak distribusi makanan sementara. Namun, informasi ini tidak selalu sesuai dengan keterangan pihak penyedia. Ada sekolah yang menolak hingga ada kepastian hasil uji laboratorium, karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan siswa,” ujarnya.

Pelanggaran tanpa sanksi

Kontrak kerjasama dengan penyedia makanan juga disebut tidak memiliki sanksi tegas terkait pelanggaran higienitas.

“Kalau ada temuan pelanggaran higienitas, tidak ada mekanisme sanksi seperti penghentian kerja sama. Hal-hal seperti ini harus dievaluasi,” kata Muflihul.

Muflihul menambahkan, meski ada informasi bahwa korban menerima kompensasi Rp500 ribu, Ombudsman belum bisa memverifikasi kebenaran data tersebut.

Terbuka kritik

“Program MBG ini sangat baik untuk meningkatkan gizi anak, tetapi karena ini program baru, pengawasan harus ketat. Evaluasi diperlukan agar kejadian keracunan tidak berulang. Pemerintah juga seharusnya terbuka terhadap kritik dan menjadikan kritik itu sebagai bahan perbaikan, bukan untuk membatalkan program, melainkan untuk memperkuat implementasinya,” ujarnya.

ORI DIY mendorong adanya diskusi terbuka melibatkan semua pihak, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, penyedia jasa, hingga sekolah.

“Ombudsman posisinya bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan perbaikan sistem agar kejadian seperti ini tidak berulang,” kata Muflihul.

Meski belum ada laporan pengaduan resmi dari masyarakat, sejumlah kelompok masyarakat sipil disebut aktif mendorong ORI DIY untuk memantau jalannya program.

“Laporan resmi berbasis pengaduan individu belum ada. Tapi memang ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang mendorong kami untuk turun memantau,” ujar Muflihul.

Terkait dugaan penyebab keracunan, ORI DIY masih menunggu hasil investigasi resmi.

“Saya tidak berani menyimpulkan. Tapi dari informasi yang kami terima, ada kepala sekolah yang melakukan pelacakan internal. Misalnya, pada kasus di Mlati Sleman, siswa yang makan daging cenderung mengalami gejala, sementara yang hanya makan kuah tidak. Tapi ini baru informasi awal, bukan kesimpulan resmi,” ucapnya.

Rekomendasi ORI DIY

Sebagai rekomendasi awal, Muflihul menegaskan perlunya pengawasan ketat di semua lini.

“Pertama, pastikan bahan makanan benar-benar segar. Kedua, proses memasak harus higienis dan diawasi ketat. Ahli gizi di sekolah tidak hanya menyusun menu, tapi juga harus memastikan bahwa proses memasak sesuai standar kebersihan. Ketiga, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan bersama BGN, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan. Kalau perlu, tempatkan pengawas khusus di setiap dapur atau lokasi penyedia makanan untuk memastikan SOP berjalan,” ujarnya.

Kasus terbaru ini memperkuat sorotan publik terhadap lemahnya kontrol kualitas pada program MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dua Kasus Sebelumnya

Belum lama ini, kasus keracunan MBG juga terjadi pada siswa di empat SMP di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan mencapai 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 18 siswa sempat menjalani rawat inap di rumah sakit.

Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan menunjukkan adanya cemaran tiga bakteri.

“Kami sampaikan bahwa keracunan pangan yang terjadi di Kecamatan Mlati kemarin itu masih dimungkinkan karena cemaran dari bakteri Escherichia coli, kemudian Clostridium species, dan Staphylococcus,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, Selasa (26/8/2025).

Selain di Sleman, kasus keracunan massal juga dialami siswa di Kulon Progo usai mengonsumsi MBG pada akhir Juli lalu. Total terdapat 497 siswa terdampak, tersebar di dua sekolah dasar dan dua sekolah menengah pertama. Dari jumlah tersebut, hanya satu siswa yang menjalani rawat inap di RSUD Wates selama dua malam.

Jika dijumlahkan, dalam sebulan ada 1.013 siswa yang menjadi korban keracunan MBG.

Pernyataan Sekda Sleman disusul minta maaf

Kasus keracunan yang terjadi di Sleman dan Kulon Progo membuat pemerintah kabupaten (pemkab) menyusun langkah pencegahan. Salah satunya dengan meminta guru di sekolah untuk mencicipi menu MBG sebelum dibagikan kepada siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto, menekankan bahwa mencicipi dan memastikan keamanan MBG adalah bagian dari tugas guru.

“Dinas Pendidikan sudah sering menyampaikan ke sekolah, kalau menerima MBG dari penyedia tolong dicek, dicicipi, dipantau. Guru itu tugasnya seperti itu,” kata Susmiarto, Rabu (20/8/2025).

Sekda Sleman akhirnya meminta maaf setelah pernyataannya menuai kontroversi. Ia kemudian meralat ucapannya dengan menyebut bahwa guru bisa memastikan keamanan makanan berdasarkan bentuk, warna, atau aroma, tanpa harus mencicipinya secara langsung.