Rapat Paripurna Penentuan Nasib Bupati Pati Sudewo Digelar Siang Ini

Ringkasan Berita:

• Sidang Penentuan Nasib Bupati Sudewo — DPRD Pati hari ini menggelar rapat paripurna hak angket untuk memutuskan apakah Bupati Sudewo akan dimakzulkan.
• Pengamanan Super Ketat — Sebanyak 3.379 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang dan mencegah bentrokan antara massa pendukung dan penentang bupati.
• Dua Kubu Massa Bergerak — Pendukung dan penolak Bupati Sudewo sama-sama turun aksi di sekitar DPRD; polisi memisahkan lokasi keduanya dan menyerukan masyarakat tetap kondusif.

TRIBUNJOGJA.COM, PATI – Nasib Bupati Sudewo, apakah akan dilengserkan dari kursi orang nomor satu di Kabupaten Pati atau tidak akan ditentukan siang hari ini.

Rencananya, DPRD Kabupaten Pati akan menggelar rapat paripurna panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo pada Jumat (31/10/2025) hari ini.

Aparat keamanan pun sudah menyiapkan pengamanan berlapis untuk mencegah kericuhan.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan pihaknya menerjunkan 3.379 personel gabungan dari Polda dan polres untuk pengamanan rapat paripurna siang hari ini.

Pengamanan dilaksanakan sejak pagi hari dengan melakukan sterilisasi di lokasi sidang.

 “Kita dari pihak kepolisian sudah melaksanakan persiapan dan pengamanan, sterilisasi baik dari kantor DPRD, ruang sidang paripurna, kemudian gedung DPRD, sekitar kantor bupati, dan juga alun-alun yang akan menjadi tempat berkumpulnya massa,” ujar Jaka kepada wartawan di Kantor Bupati Pati, Jumat pagi dikutip dari Kompas.com.

Dalam rapat paripurna DPRD siang ini, kata Jaka, masa pendukung Bupati Sudewo dan masa kontra bupati berpotensi menggelar aksi.

Kubu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang dikenal kontra terhadap Bupati Sudewo sendiri sudah memastikan akan menggelar aksi untuk mengawal rapat paripurna siang ini.

Pihaknya pun sudah menyiapkan skema pengamanannya.

“Aksi nanti siang yaitu pengawalan sidang paripurna dari kelompok AMPB yang sudah bersurat ke kita bahwa mereka akan hadir mengawal pelaksanaan sidang paripurna di kantor DPRD,” kata Jaka.

“Karena pengalaman kita pada 13 Agustus lalu, alun-alun ini menjadi tempat berkumpulnya massa. Kami sinyalir kemungkinan terburuk, masyarakat akan kembali berkumpul di alun-alun,” ujarnya. 

Selain pengamanan, kepolisian juga fokus untuk mengalihkan arus kendaraan supaya tidak terjadi kepadatan.

Polres Pati menerjukan anggota Satlantas untuk mengatur arus kendaraan dan menyiapkan jalur alternatif agar lalu lintas tetap lancar.

“Semua jalur sudah kita plotting petugas dari lalu lintas, kita arahkan untuk pengalihan arus demi kelancaran lalu lintas,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang ingin beraktivitas di sekitar alun-alun.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat di Kota Pati, khususnya yang mau mengakses alun-alun. Untuk hari ini kita alihkan sementara,” kata Jaka.

Kemudian untuk mencegah terjadinya bentrokan antarkubu, Jaka mengungkapkan sudah menyiapkan langkah antisipasi.

"Informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa, tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya mengamankan semua aksi ini dengan aman, kondusif, tidak rusuh, dan tidak anarkis," ucap Jaka.

Baca juga: Nelayan Hilang Diterjang Ombak di Pantai Nglolang Gunungkidul Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Dipisah

• Kubu pendukung Bupati Sudewo akan ditempatkan di sisi utara gedung DPRD
• Kubu kontra Bupati Sudewo akan ditempatkan di sisi selatan gedung DPRD

Nantinya, kedua kubu akan dipisahkan. Pihak yang pro dengan bupati akan ditempatkan di sebelah utara Gedung DPRD Pati, sementara pihak yang kontra dengan bupati bakal ditempatkan di sebelah selatan gedung. 

 "Dengan kehadiran dua kubu ini, tentu kita antisipasi dengan menempatkan konsentrasi titik dari tempat yang berbeda. Nanti kita plotting dan kita surati antara kedua kubu ini bahwa untuk AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) atau kelompok yang kontra ini ada di sekitar alun-alun atau sisi selatan DPRD, nanti pihak dari yang pro di sisi utara," jelasnya.

 Jaka menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Sekretaris DPRD Pati, kedua kubu tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang rapat paripurna.

"Ini terbuka untuk umum, tapi tidak dihadiri kedua kubu di ruang rapat, namun bisa disaksikan via live streaming dan sebagainya lewat media," katanya.

 "Nanti yang diundang dari media untuk ke kantor DPRD, ini untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan dan tata tertib di dalam sidang," imbuhnya.

"Kami tidak menghendaki masyarakat berbenturan dengan petugas. Kita petugas dan masyarakat adalah saudara, kita menganggap masyarakat adalah saudara dan kawan kita, jadi tolong bijak dan arif dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum," jelas dia.

Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, terfitnah, ataupun terhasut oleh siapapun.

"Jadi kita mengharapkan aksi besok betul-betul kondusif. Kita sudah punya pengalaman tanggal 13, jangan sampai terjadi lagi di Pati," tegasnya.

Sementara itu pada Kamis (30/10/2025) malam, sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menggelar doa dan menyiram air kembang ke Kantor Bupati dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.

Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Pati menyepakati pemakzulan Sudewo sebagai bupati.

 “Kegiatan malam ini adalah manakib, kemudian selawatan, kemudian berdoa. Agar besok acara sidang paripurna itu berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan yaitu DPRD sepakat untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Jadi kita tadi berdoa bersama-sama,” ucapnya saat ditemui wartawan di Posko MPB Alun-alun Pati, Jawa Tengah.

Usai menggelar doa bersama, mereka kemudian berjalan kaki sambil membawa air kembang tujuh rupa dan dupa menuju pintu masuk kantor bupati serta gedung DPRD Pati.

“Kita bawa kembang tujuh rupa sekalian dengan airnya. Tadi kita siram-siram. Moga-moga orang yang berniat jahat yang melewati gedung DPRD tersebut niat jahatnya tidak mendapat rida dan dihambat untuk niat jahatnya. Di situ murni untuk hati nurani,” terang Teguh.

Menurutnya, pansus hak angket DPRD Pati semestinya bisa menyepakati pelengseran Sudewo.

Teguh mengatakan berdasarkan bukti dan fakta yang sudah diungkap dalam sejumlah sidang, pansus hak angket tidak perlu ragu untuk memakzulkan Sudewo.

“Jadi kalau secara logika bahwa dengan bukti-bukti yang ada, itu sudah sah DPRD untuk mufakat bulat tanpa voting memutuskan Bupati Sudewo itu dimakzulkan atau dilengserkan,” katanya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com.