Aliansi Ekonom Indonesia Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Melalui 7 Desakan Darurat Ekonomi

Berkaca dari berbagai permasalah tersebut, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi tersebut ialah, memperbaiki secara menyeluruh mislokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. 

Mengembalikan independensi dan transparansi pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, KPK, BPK, BPS, DPR, MA, MK, serta Kejaksaan.

Selanjutnya, menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan.

Aliansi Ekonom Indonesia juga mendesak adanya deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi. Kemudian, memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. 

Pemerintah didesak untuk mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan keputusan dan menghapus program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lain-lain.

Terakhir, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan. (maw)