Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2025: Siapa Saja yang Bisa Dapat?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah akan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai lebih dari Rp10 triliun agar warga tidak mampu kembali bisa mengakses layanan kesehatan.
• Program pemutihan ini berlaku bagi peserta yang memenuhi empat syarat: terdaftar di DTSEN, masuk kategori PBI, tergolong tidak mampu, serta diverifikasi Pemda.
• Rencana ini akan mulai diterapkan akhir 2025 dan akan dibahas lebih lanjut oleh DPR RI.

 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menghapus tunggakan iuaran BPJS Kesehatan yang nilainya lebih dari Rp 10 triliun.

Pemutihan ini merupakan upaya pemerintah supaya warga yang tidak mampu bisa kembali memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

Namun pemutihan tunggakan iuran ini hanya akan berlaku bagi peserta yang memenuhi empat syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rencananya, program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan mulai diterapkan oleh pemerintah pada akhir 2025 ini.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku program pemutihan ini akan segera dilaksanakan.

Namun politisi PKB tersebut tidak menyebut waktu pastinya.

Menurut Cak Imin, peserta BPJS Kesehatan yang bisa mengikuti program ini harus memenuhi empat syarat yang sudah ditetapkan.

Syarat pemutihan tunggakan iuran BPJS

Ini empat syarat yang disampaikan Cak Imin terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:

• Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), 
• Peserta beralih ke dalam kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI),
• Peserta dari kalangan tidak mampu,
• Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang diverifikasi Pemda. 

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang. Dan, registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," jelas Cak Imin.

Baca juga: Kecelakaan Kereta di Prambanan: KAI Tunggu Penyelidikan Polisi, Penjaga Palang Pintu Dinonaktifkan

Tunggakan BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron menyebut tunggakan iuran BPJS Kesehatan nilai cukup besar, lebih dari Rp 10 triliun.

"Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp 10 triliun. Dulunya di Rp 7,6 triliun, Rp 7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron.

Tujuan pemutihan itu dilakukan agar rakyat miskin yang tidak mampu melunasi tunggakan jaminan kesehatan tetap bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan itu.

"Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang enggak akan keluar, memang enggak mampu, uangnya enggak ada," ujar Ali Ghufron.

Karena itu, ia mengapresiasi rencana pemerintah terkait pemutihan itu sebagai langkah realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta.

" Lebih baik fresh ya, diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah dia punya utang-utang itu dibebaskan," ujar Ali Ghufron.

Bakal Dibahas DPR

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan membahas rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025).

DPR, kata Puan, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkaiakan akan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat.

Antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi; penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande; penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur," ujar Puan dalam pidatonya.

"Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama; percepatan akses internet ke pelosok desa; pencapaian target swasembada pangan dan energi; pengadaan BBM dan SPBU swasta; pengaturan konten online pada platform digital; percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan," sambungnya.

DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja di DPR harus benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah.

 "DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI," tegas Puan. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com.