Aksi Protes Terbaru Warga Sambeng Magelang Tolak Tambang Tanah Uruk

Sementara itu, salah satu perangkat Desa Sambeng, Teguh, mengatakan aksi tersebut murni merupakan suara masyarakat.

“Kami sebagai perangkat desa hanya membersamai dan memberi perlindungan kepada warga untuk kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Ia memastikan pelayanan di balai desa tetap berjalan normal, meski kepala desa belum diketahui keberadaannya.

“Pelayanan tetap berjalan. Surat menyurat bisa ditandatangani Sekretaris Desa atau pejabat lainnya,” jelasnya.

Teguh juga membenarkan bahwa surat teguran ketiga dari kecamatan telah dilayangkan kepada Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto agar segera memberikan klarifikasi.

“Surat sudah ditaruh di meja beliau dan juga diantar ke rumahnya agar tersampaikan,” pungkasnya.

Bawa hasil panen

Sebelumnya, warga Sambeng juga menggelar aksi di DPRD Kabupaten Magelang dengan memboyong hasil panen sebagai simbol penolakan tambang tanah uruk. 

Warga menilai rencana penambangan seluas sekitar 35 hektare tersebut mengancam sektor pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan mereka, serta diduga diwarnai persoalan perizinan dan pencatutan nama warga dalam dokumen persetujuan. 

Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto diduga kabur di tengah polemik yang terjadi. Warga menyebut, sang kades terakhir kali terlihat pada 5 Desember 2025 lalu.

"Pak kades beliau memang sudah tidak bisa dihubungi per 5 desember sampai hari ini kami sangat menyayangkan ya," kata Humas Gema Pelita Sambeng, Khairul Hamzah seusai audiensi. 

"Ketika kami sudah berjuang mati matian seperti ini tapi orang tua yang seharusnya membersamai kami malah pergi entah ke mana.

Kades tidak hadir

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menyampaikan pihaknya juga tak bisa meminta penjelasan karena kepala desa yang diundang dalam audiensi tidak hadir.

“Kami belum bisa mengonfirmasi karena kades sudah kami undang. Dugaan saya, ketidakhadiran ini karena masalah ini (polemik tambang),” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) juga diminta  memberikan atensi khusus terhadap persoalan tersebut karena berpotensi mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di Desa Sambeng.

Menurut Sakir, aspirasi penolakan dari masyarakat akan tetap dikawal DPRD, meskipun proses perizinan saat ini masih berjalan di tingkat provinsi.