Harga BBM Naik, Rakyat Kian Tercekik

Baginya, fungsi proteksi negara resmi hilang berganti menjadi perayaan ironi. 

"Ini adalah sebuah anomali kebijakan yang membuat mahasiswa dan masyarakat sipil wajib mempertanyakan hal mendasar. Jika seluruh beban pembangunan telah dialihkan ke pundak rakyat, lantas BBM ini naik demi efisiensi atau kita yang sedang dipaksa membiayai ambisi?" imbuhnya.

Menyikapi kondisi saat ini dan kenaikan harga BBM, SEMA UGM bakal turun ke jalan untuk bersuara. 

Mereka akan mengikuti agenda kolektif, salah satunya “Rakyat Memanggil” bersama dengan Forum Cik Di Tiro, yang rencananya akan dilaksanakan Sabtu (13/6) ini.

"Sejauh ini kami mengikuti agenda kolektif. Sore ini ada konsolidasi internal mahasiswa UGM untuk membahas itu (aksi), pun untuk mengkoordinir rencana aksi esok yang telah disepakati FCD (Forum Cik Di Tiro) di Gejayan," katanya.

Biaya hidup

Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Diaz Habibie Rahman, mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak bisa dilihat secara sempit. 

Kendati dikonsumsi masyarakat kelas menengah atas, kenaikan harga Pertamax memberikan efek domino bagi ekonomi masyarakat.

"Dalam perspektif ekonomi, dampaknya nggak hanya berhenti pada konsumenn Pertamax. Pertamax masuk dalam input aktivitas ekonomi. Ketika Pertamax naik, operasional perusahaan, jasa transprotasi distribusi akan ikut meningkat. Pada akhirnya kenaikan tersebut berpengaruh kepada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang tidak mengisi Pertamax pun dapat merasakan dampaknya. Lewat kenaikan biaya hidup yaitu inflasi," katanya.

Di sisi lain, pihaknya memahami alasan pemerintah menaikkan harga Pertamax. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara. 

Namun, kesehatan fiskal tidak boleh dicapai dengan mengabaikan daya beli masyarakat. 

Ia pun mempertanyakan desain di balik keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax, khususnya terkait efek domino kenaikan harga terhadap inflasi. 

Selain itu, ia juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan penguatan transportasi publik hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu memastikan sistem perpajakan yang efektif, salah satunya dengan pajak orang kaya.

"Setiap kebijakan ekonomi selalu mengandung konsekuensi, tapi yang jadi persoalan siapa yang menanggung konsekuensi tersebut. Jangan sampai penyesuaian fiskal ini lebih banyak dibebankan kepada masyarakat umum, kelas bawah, sementara upaya memperluas wajib pajak terus meningkatkan kepatuhan, dan efisiensi belaja negara belum dilakukan dengan optimal," terangnya.

Diaz menyebut selama ini efisiensi belanja negara belum optimal, seperti program MBG dan KDMP. 

Sebagai organisasi mahasiswa, DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengawal kebijakan publik, agar setiap keputusan pemerintah tidak berorientasi pada stabilitasas ekonomi makro tetapi juga prinsip keadilan sosial.

"Karena keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dari fiskal sehat, tetapi sejauh mana menjaga kesejahteraan dan daya beli rakyat. Intinya jangan sampai menjadi beban masyarakat," imbuhnya. (maw/han)