Belajar dari Gempa Jogja 2006, Pengamat Ungkap Modal Utama Hadapi Megathrust Jawa

Ringkasan Berita:

• Gempa Yogyakarta 2006 tidak hanya meluluhlantakkan ratusan fasilitas publik dan ribuan rumah warga, tetapi juga mengubah wajah tata kelola kebencanaan di Indonesia secara permanen.
• Pemerintah daerah memadukan pendekatan sains dan teologis dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dari akar rumput.
• Setelah bencana multidimensi yang merenggut lebih dari 6.000 korban jiwa tersebut, pengalaman empiris Yogyakarta kini diposisikan sebagai rujukan krusial nasional.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dahsyatnya Gempa Yogyakarta 2006 tidak hanya meluluhlantakkan ratusan fasilitas publik dan ribuan rumah warga, tetapi juga mengubah wajah tata kelola kebencanaan di Indonesia secara permanen.

Kesadaran bahwa pemerintah tak bisa bekerja sendiri mendorong transformasi masif, dari pemerintah daerah hingga organisasi keagamaan, untuk memadukan pendekatan sains dan teologis dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dari akar rumput.

Dua dekade setelah bencana multidimensi yang merenggut lebih dari 6.000 korban jiwa tersebut, pengalaman empiris Yogyakarta kini diposisikan sebagai rujukan krusial nasional. Khususnya dalam merumuskan strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust di sepanjang selatan Pulau Jawa.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar sinergi UGM-Kagama bertajuk "20 Tahun Gempa Yogyakarta 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa" yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, keberhasilan Yogyakarta untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa ditegaskan bukan semata-mata karena kontribusi eksternal seperti aliran bantuan finansial pemerintah atau lembaga kemanusiaan internasional.

Faktor determinan yang mempercepat proses penyelamatan, pemulihan, hingga rekonstruksi justru terletak pada kokohnya modal sosial yang dimiliki oleh komunitas lokal.

Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Rahmawati Husein, memaparkan bukti otentik bagaimana tingginya determinasi dan solidaritas organik masyarakat Yogyakarta bekerja seketika setelah guncangan hebat melanda wilayah tersebut dua puluh tahun lalu.

"Pada hari pertama setelah Gempa Yogyakarta 2006, di depan kantor sudah tersedia delapan mobil lengkap dengan sopir yang siap digunakan untuk respons bencana. Banyak relawan yang langsung bergerak tanpa menanyakan biaya operasional atau bensin. Hal seperti ini jarang terjadi di daerah lain," papar Rahmawati Husein.

Sebelum mendedikasikan keahliannya di Yogyakarta, Rahmawati memiliki rekam jejak sebagai koordinator program Muhammadiyah di Aceh pascatsunami.

Refleksi komparatif tersebut membuatnya melihat secara jelas perbedaan karakter serta pola adaptasi kultural masyarakat dalam merespons situasi krisis. Berdasarkan pengamatannya, aspek yang paling impresif dari ekosistem sosial Yogyakarta adalah akselerasi gotong royong yang muncul secara spontan.

"Solidaritas sosial yang terbangun membuat proses tanggap darurat berlangsung lebih cepat dan efektif," tandasnya.

Pengalaman berharga dari eskalasi gempa 2006 kemudian memicu rekonstruksi struktural internal di tubuh organisasi kemanusiaan dan keagamaan besar seperti Muhammadiyah. Sebelum Muktamar Muhammadiyah tahun 2010, belum ada lembaga khusus yang didesain secara terstruktur untuk menangani mitigasi dan respons kebencanaan secara komprehensif.

Padahal, urgensi penguatan kelembagaan ini sangat mendesak. Berdasarkan data internal, Muhammadiyah terlibat aktif dalam merespons lebih dari 100 kejadian bencana setiap tahunnya. Bahkan, penetrasi penanganan krisis ini melonjak signifikan pada tahun 2022, di mana jumlah respons yang dilakukan mencapai lebih dari 200 kejadian di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami menyadari bahwa bencana tidak akan berkurang, bahkan cenderung bertambah. Karena itu yang harus ditingkatkan adalah kapasitas masyarakat. Semakin tinggi kapasitas masyarakat, maka risiko yang dihadapi akan semakin rendah," kata Rahmawati.

Lebih lanjut, Rahmawati mengidentifikasi bahwa organisasi keagamaan memegang posisi yang sangat strategis dalam implementasi program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Hal ini dikarenakan struktur kelembagaan agama bersifat inklusif dan melekat langsung dalam ritme kehidupan sosiologis masyarakat sehari-hari. Hubungan jejaring yang kuat mulai dari masjid, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga organisasi sayap sosial memungkinkan instrumen serta pesan-pesan mitigasi menjangkau struktur masyarakat hingga tingkat paling bawah.

"Berbagai penelitian menunjukkan peran organisasi berbasis keagamaan sangat besar dalam mitigasi maupun respons bencana," ujarnya.

Meski demikian, jalan menuju ketangguhan absolut masih dihadapkan pada resistensi kultural. Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi di lapangan adalah upaya mengubah cara pandang sebagian masyarakat yang masih mengadopsi paham fatalisme—menganggap bencana sepenuhnya merupakan takdir absolut, sehingga memunculkan persepsi keliru bahwa persiapan atau mitigasi tidak lagi diperlukan.

Guna mengurai kebuntuan tersebut, Muhammadiyah menginisiasi formulasi pendekatan baru yang mengintegrasikan secara harmonis antara ilmu pengetahuan modern (sains) dengan interpretasi nilai-nilai keagamaan (teologis). Pendekatan teologis-ilmiah ini dinilai jauh lebih efektif untuk membangun kesadaran kolektif karena edukasi kebencanaan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan saintifik murni.

Investasi Berkelanjutan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana

Manifestasi nyata dari pembelajaran Gempa 2006 juga diarahkan untuk memperkuat ketangguhan sektor pendidikan. Mitigasi struktural ini dipicu oleh dampak masif gempa masa lalu yang melumpuhkan sekitar 250 sekolah dan madrasah di bawah naungan Muhammadiyah, dengan akumulasi kerugian material mencapai Rp153 miliar.

Sebagai langkah preventif jangka panjang, Muhammadiyah secara konsisten mengakselerasi perluasan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni fasilitas sekolah yang aman terkait keandalan struktur bangunan, manajemen kebencanaan di sekolah berupa prosedur operasional standar evakuasi, serta pendidikan kebencanaan melalui internalisasi kurikulum mitigasi bagi siswa dan tenaga pendidik.

Di samping penguatan pilar pendidikan, ekspansi ketangguhan berbasis komunitas juga diwujudkan melalui replikasi program "Masyarakat Tangguh Bencana" serta standardisasi "Masjid Tangguh Bencana" di berbagai wilayah rawan.

Sinergi Pemangku Kebijakan: Kesiapsiagaan Bantul Menghadapi Megathrust

Esensi penting mengenai keterbatasan otoritas formal dalam penanganan bencana mandiri diakui secara terbuka oleh jajaran birokrasi pemerintah daerah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Mujahid Amrudin, mengungkapkan pandangan personal sekaligus profesionalnya mengingat dirinya juga merupakan salah satu korban terdampak langsung dari dahsyatnya Gempa Yogyakarta 2006.

Menurut Mujahid, dinamika pemulihan dua puluh tahun lalu secara empiris memperlihatkan performa luar biasa dari modal sosial Yogyakarta yang mampu bangkit kolektif secara simultan dari keterpurukan.

"Salah satu pelajaran terbesar bagi kami adalah pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat," tegas Mujahid Amrudin.

Mujahid menggarisbawahi bahwa kombinasi dinamis antara budaya gotong royong, legitimasi tokoh masyarakat, pengaruh tokoh agama, serta agresivitas kelompok relawan dan pemuda lokal merupakan katalisator utama yang mempercepat pemulihan pascagempa secara signifikan.

Merefleksikan seluruh instrumen evaluasi dari peristiwa 2006, BPBD Bantul kini terus mentransformasikan sistem kesiapsiagaan daerah guna menghadapi potensi ancaman bencana masa depan yang lebih kompleks, terutama ancaman gempa bumi skala besar (megathrust) dan potensi tsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan.

Sejumlah langkah strategis dan taktis kedaruratan telah dimatangkan secara konsisten oleh pemerintah daerah melalui pembentukan dan pembinaan Komunitas Siaga Tsunami di kawasan pesisir, penyediaan, pemetaan, serta standardisasi jalur-jalur evakuasi utama, hingga pembangunan serta perawatan berkala sistem peringatan dini (early warning system).

"Kami juga melakukan simulasi kebencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung," jelas Mujahid, menegaskan pentingnya menjaga kesiapan refleks komunal menghadapi krisis makro di masa mendatang.