Menjangkau Kelompok Hampir Miskin, BTN Salurkan 6 Juta KPR Subsidi untuk Desil 3

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat telah menyalurkan sebanyak 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 3 sejak awal program tersebut digulirkan. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi intervensi pembiayaan perumahan nasional guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum terjangkau layanan perbankan formal (unbanked).

Sebagai informasi, desil 3 merupakan klasifikasi kelompok masyarakat yang berada di urutan ke-21 hingga 30 persen tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Dalam program bantuan pemerintah, kelompok desil 3 ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat hampir miskin.

"Kalau desil 3 kpr subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program," ujar Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu, dalam acara Jogja Financial Festival di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026).

Nixon menjelaskan bahwa dalam menjalankan mandatnya sebagai bank pelat merah yang berfokus pada pembiayaan rumah, BBTN menerapkan dua strategi utama. Langkah pertama dilakukan melalui program KPR subsidi, dan langkah kedua lewat bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat dengan penghasilan paling rendah.

Program KPR subsidi dirancang secara spesifik untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar penyaluran insentif bisa tepat sasaran kepada kelompok MBR. Sementara itu, bagi masyarakat di desil 1 dan 2 yang dinilai belum memiliki kapasitas finansial untuk mengakses kredit perbankan, pemerintah mengintervensinya melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsisdi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibiklang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR," jelas Nixon.

Pada tahun ini, program BSPS tersebut ditargetkan dapat menyasar sekitar 400.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Melalui skema ini, pemerintah menyalurkan bantuan dana tunai berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per rumah tangga untuk menstimulasi pembangunan rumah secara swadaya.

"Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BNPS bantuan simulan pembangunan swadaya jadi pemerintah kasih 20-25 juta tahun ini ada 400 ribu per rumah tangga," lanjutnya.

Selain melalui pembagian klaster subsidi dan bantuan swadaya, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji perubahan regulasi terkait jangka waktu pinjaman. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun.

Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan nilai cicilan bulanan, sehingga mampu memperluas penetrasi pasar dan membuka akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi syarat syarat kredit, termasuk desil 1 dan 2.

"Hari ini pemerintah mengkaji KPR sampai 40 tahun mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat. Ini cara penetrasi MBR," sebut Nixon.

Di luar jalur pembiayaan konvensional, BTN kini mengandalkan strategi digitalisasi untuk menjangkau ekosistem masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan. Nixon menilai, penetrasi penggunaan telepon seluler di Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kepemilikan rekening bank formal.

Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu lebih dari 70 tahun berdiri, BTN telah menyalurkan sekitar 6 juta unit KPR. Namun, melalui pemanfaatan teknologi digital, jumlah pengguna layanan mobile banking BTN mampu menembus angka sekitar 5 juta akun hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun.