Forum BEM se-DIY Suarakan Reformasi Jilid Dua, Suarakan 12 Tuntutan kepada Rezim Prabowo-Gibran

Ringkasan Berita:

• Narasi Reformasi Jilid II mengemuka dalam aksi damai Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DIY di Titik Nol Km Yogyakarta, Kamis sore (21/5/2026).
• Mahasiswa dari 17 kampus yang tergabung dalam forum itu menyuarakan ajakan untuk dilakukannya Reformasi Jilid II sebagai upaya memperbarui tata kelola negara.
• Mereka berjalan menyusuri kawasan Malioboro sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap rezim Prabowo-Gibran.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Narasi Reformasi Jilid II mengemuka dalam aksi damai Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DIY di Titik Nol Km Yogyakarta, Kamis sore (21/5/2026).

Para mahasiswa dari 17 kampus yang tergabung dalam forum itu menyuarakan ajakan untuk dilakukannya Reformasi Jilid II sebagai upaya memperbarui tata kelola negara.

Di tengah terik matahari, para mahasiswa berjalan menyusuri kawasan Malioboro sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap rezim Prabowo-Gibran.

Sekitar pukul 15.20 WIB para mahasiswa tiba di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta untuk menyampaikan orasi.

Aksi ini menjadi refleksi bahwa 28 tahun silam, para mahasiswa berhasil melengserkan Presiden Soeharto tepatnya pada aksi 21 Mei 1998.

Para mahasiswa merasa hari-hari ini demokrasi Tanah Air mengalami kemunduran sebagaimana apa yang terjadi pada era Orde Baru.

Mereka menilai kekuasaan politik semakin terkonsentrasi pada elit oligarki yang mengendalikan kebijakan negara melalui kekuatan modal dan kepentingan ekonomi politik.

“Kami ingin membangun reformasi jilid dua, yang pertama bahwa ini sudah masuk syarat-syaratnya yakni aktivis kita dibungkam, diintimidasi dan lain sebagainya. Artinya kita mebutuhkan reformasi jilid dua,” ujar Koordinator Forum BEM se-DIY Faturahman Djaguna, ditemui Kamis sore.

Dia mengangap pada reformasi Tahun 1998 rakyat mampu melengserkan rezim Soeharto, tetapi lupa dengan reformasi politik birokrasinya.

Para mahasiswa merasa perlu mendorong politik birokrasi yang berpihak dengan kepentingan rakyat sipil sebagaimana demokrasi yang substansif.

“Di forum ini juga kami ada tawaran besar yang pertama sahkan Undang-undang masyarakat adat dan yang kedua bentuk rancangan uu perindungab aktivis,” tegas Faturahman.

Dia juga menilai pola pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini mencerminkan wajah kepemimpinan Presiden Soeharto yang represif dengan memanfaatkan kekuatan militer untuk menekan rakyat.

Tak hanya itu, Forum BEM se-DIY juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan permintaan rakyat.

Mereka juga menilai bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membebani keuangan negara.