Dampak Pelemahan Rupiah, DPKP DIY Petakan Lonjakan Biaya Produksi Petani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap memetakan kondisi riil para petani di tingkat kabupaten dan kota guna memitigasi penyusutan margin keuntungan akibat pembengkakan biaya produksi.

Langkah taktis ini diambil menyusul mulai merambatnya dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga komponen non-subsidi dan biaya logistik pertanian di DIY.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Aris Eko Nugroho, menjelaskan bahwa pelemahan kurs rupiah memang tidak secara langsung menghantam seluruh sektor pertanian. Komponen vital seperti pupuk bersubsidi, misalnya, dipastikan masih stabil karena harganya diatur ketat oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data distribusi pupuk bersubsidi di DIY, total alokasi yang dikucurkan meliputi pupuk urea sebanyak 45.524 ton, NPK 42.777 ton, NPK formula khusus 9 ton, pupuk organik 648 ton, serta ZA 10 ton.

"Namun untuk pupuk nonsubsidi, harga mengikuti mekanisme pasar," jelas Aris Eko Nugroho pada Selasa (19/5/2026).

Meski harga pupuk subsidi masih stabil, Aris mengungkapkan bahwa sejumlah komponen produksi lain di luar subsidi justru mulai merangkak naik. Lonjakan ini dipicu oleh penyesuaian harga material produksi berbasis impor serta membengkaknya biaya transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar.

Salah satu material yang mengalami kenaikan signifikan adalah plastik pertanian, khususnya plastik mulsa, yang merupakan komponen krusial dalam budidaya komoditas hortikultura seperti cabai. Kombinasi antara kenaikan harga material hulu dan pembengkakan ongkos angkut ini berujung pada meningkatnya total biaya produksi yang harus ditanggung petani.

"Biaya plastik dan ongkos angkut itu jelas memengaruhi. Ketika biaya produksi naik, keuntungan yang diterima petani otomatis berkurang," kata Aris.

Dampak dari kenaikan komponen biaya tersebut secara nyata menekan margin keuntungan para petani di lapangan. Aris menambahkan, fenomena ini juga telah tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) di DIY mulai mengalami penurunan, walaupun posisinya saat ini dinilai belum terlalu signifikan.

Pemetaan kondisi petani 

Sebagai langkah antisipasi, Pemda DIY tidak tinggal diam. DPKP DIY menjadwalkan agenda koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan pemetaan komprehensif mengenai kondisi riil yang dihadapi para petani di kantong-kantong produksi.

"Kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pemetaan ini penting untuk melihat bagaimana kenaikan biaya produksi benar-benar dirasakan petani," papar Aris secara rinci mengenai rencana penanganan strategis tersebut.

Di sisi lain, upaya menjaga ketahanan pangan juga terus didorong oleh pemerintah pusat melalui berbagai program akselerasi produksi pangan nasional. Bantuan yang disalurkan meliputi pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan benih, hingga perbaikan jaringan irigasi yang rusak.

Sementara untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen menjelang momentum Hari Raya Iduladha, Pemda DIY menyiapkan instrumen intervensi pasar secara berkala. Langkah ini ditempuh agar rantai pasok dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi global.

"Hal ini untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia," pungkas Aris.

Harga sayuran mulai naik