Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Nasional, Bantul Kejar Target Operasional Agustus

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berskala nasional pada Sabtu (16/5/2026).

Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat fondasi perekonomian masyarakat akar rumput melalui integrasi koperasi yang produktif di tingkat desa dan kelurahan.

Pusat peresmian nasional tersebut diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Melalui arahan pusat, agenda ini wajib dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komandan Kodim, Kepala Desa, Babinsa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Timur.

Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jajaran pemerintah daerah turut berpartisipasi menyaksikan peresmian nasional tersebut secara daring dari KDKMP Wukirsari.

Agenda pemantauan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Meski peluncuran nasional telah dilakukan, KDKMP di wilayah Kabupaten Bantul belum resmi beroperasi.

Pemerintah Kabupaten Bantul memilih untuk menunda peluncuran di wilayahnya hingga seluruh sarana dan prasarana penunjang operasional benar-benar siap dan fungsional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes., mengonfirmasi bahwa pembangunan fisik untuk tahap pertama sebenarnya telah rampung di sepuluh titik lokasi.

Beberapa di antaranya tersebar di Wukirsari, Selopamioro, sejumlah titik di Imogiri, Piyungan, hingga Banguntapan.

"Tadi dilaporkan Dandim dari tahap yang pertama, sepuluh bangunan sebagian besar sudah jadi. Cuma kenapa hari ini tidak ikut diluncurkan karena persiapan untuk isian yang belum. Jadi ada rak, AC, CCTV, terus mungkin mobil pikap, dan juga isi dari produk jualan itu yang tentu butuh persiapan. Sehingga hari ini kita baru ikut menyaksikan peresmian nasional yang tahap pertama. Kemungkinan Bantul akan diikutkan di peresmian berikutnya sekitar bulan Agustus, dan paling tidak yang sepuluh itu sudah siap sepenuhnya agar bisa menjadi contoh operasional KDKMP yang ada di Kabupaten Bantul," papar Agus.

Baca juga: Banjir Kota Semarang Memakan Korban Jiwa, Dua Warga Tewas Terseret Arus

Terkait unit usaha yang akan dijalankan oleh KDKMP, Pemkab Bantul akan menyelaraskan regulasi dengan pedoman dari pemerintah pusat.

Koperasi ini akan menjadi titik distribusi utama untuk barang-barang esensial dan komoditas bersubsidi yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat desa.

"Tentu sesuai dengan aturan yang harus diacu dari pusat, itu tentu yang menjadi acuan kita. Bahan pokok itu pasti. Gas subsidi apalagi itu pasti, kemudian pupuk subsidi, dan juga gerai kebutuhan pokok. Itu menjadi prioritas untuk bisa dilakukan aktivitas di Kabupaten Bantul. Mungkin untuk unit usaha yang lain-lain juga akan menyusul sambil jalan," ungkap Agus.

Hal yang membedakan implementasi KDKMP di Bantul adalah rancangan ekosistem keanggotaannya.

Pemerintah daerah mendesain keanggotaan yang inklusif dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor penggerak, sekaligus memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan.

Warga prasejahtera yang tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar simpanan koperasi akan ditalangi oleh pemerintah di tingkat kalurahan.

"Spesial di Bantul kan bahwa kita harapkan seluruh penduduk yang dimotori ASN semua ikut menjadi anggota KDKMP. Masyarakat kurang mampu juga diikutkan, dan itu pembayaran preminya ditanggung oleh pemerintah melalui P2MK dari masing-masing kalurahan. Sehingga mereka tetap bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan KDKMP," jelas Agus lebih lanjut.

Secara permodalan awal, program ini telah menyiapkan seluruh instrumen dasar, mulai dari bangunan, kelengkapan rak, hingga armada angkutan logistik.

Koperasi diharap dapat mandiri dan berkembang melalui perputaran bisnis serta suntikan dana dari simpanan wajib dan simpanan pokok para anggotanya.

Kendati logistik dan pendanaan tahap awal telah terjamin, Pemkab Bantul masih dihadapkan pada tantangan administratif terkait perluasan lokasi koperasi selanjutnya.

Dari total target 20 lokasi yang dicanangkan, kecepatan pembangunan sangat bergantung pada proses legalisasi status tanah yang memiliki dinamika tersendiri di wilayah DIY.

"Kalau untuk bangunan beserta isinya kan sebenarnya sudah siap dengan program yang ada sekarang. Termasuk angkutan, isinya, dan sebagainya itu sudah siap berjalan. Dari perputaran usaha dengan modal awal yang sudah ada, ditambah simpanan wajib dan simpanan pokok, bisnisnya bisa langsung dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Kalau target selesai semua 20 tempat itu tahun berapa, saya belum bisa pastikan, tapi kita secepatnya. Yang penting proses legalisasi tanah dan pembangunan. Tentu khusus di kita proses legalisasi tanah butuh waktu. Ini 20 tempat yang sudah ada tinggal sambil jalan, kalau semua dokumen sudah siap kita lanjutkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa selesai," pungkasnya.

Terpisah, Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, menjelaskan bahwa KDKMP di wilayahnya bersiap memperluas lini bisnisnya secara masif.

Melalui sinergi dengan PT Agrinas, koperasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan mengintegrasikan sektor pemenuhan kebutuhan pokok petani, unit ritel modern, hingga wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi desa wisata.

Pemerintah Kalurahan Wukirsari mencatat bahwa skema pengelolaan unit bisnis baru ini akan mengadopsi sistem pendampingan intensif dari pusat guna menjamin keberlanjutan manajemen sebelum sepenuhnya dilepas ke daerah.

Susilo Hapsoro, mengungkapkan bahwa lini bisnis yang akan segera dibuka meliputi klinik kios pupuk, kios gas, minimarket, hingga unit penyedia alat tulis kantor (ATK) dan jasa fotokopi.

Untuk memastikan operasional berjalan profesional, PT Agrinas akan menerjunkan tim manajemen khusus selama masa transisi.

"Nantinya dari pengurus KDKMP Wukirsari akan membuka sesuai dengan arahan dari pusat akan membuka klinik kios pupuk, kios gas, minimarket dan mungkin juga produk-produk lokar wakil sehari akan kita titipan di kios atau minimarket di sini. Pengelolaan selama 2 tahun rencananya menurut informasi dari pusat akan didampingi ada manager dan juga karyawan dari PT Agrinas rencananya. Kita didampingi selama 2 tahun, nantinya setelah 2 tahun baru diserahkan secara menyeluruh pengelolaannya kepada KDKMP Wukirsari," ujar Susilo.

Menjawab tantangan tata kelola lini bisnis yang kompleks, struktur sumber daya manusia (SDM) KDKMP Wukirsari tidak dibentuk dari nol.

Pihak kalurahan mengonsolidasikan para pengurus yang telah memiliki rekam jejak panjang di belasan koperasi fungsional yang selama ini tumbuh di Wukirsari.

Susilo memerinci, terdapat 12 pengurus inti yang mengawal koperasi ini, dengan total serapan tenaga kerja mencapai puluhan orang untuk mengisi setiap unit usaha.

"Kalau pengurus KDKMP Wukirsari itu kami ambilkan dari 12 koperasi. Jadi pengurus kami itu sudah berpengalaman di koperasi. Total SDM ada 12, pengurusan yang inti ada 12. Tapi kalau menyeluruh semuanya termasuk untuk yang per unit itu ada sekitar 30-an," kata Susilo menjelaskan kesiapan aspek manajerial.

Langkah ekspansi ini dinilai strategis mengingat Wukirsari menyandang status sebagai desa wisata yang kaya akan produk kerajinan unggulan, seperti batik, tata sungging (wayang kulit), serta ragam kuliner tradisional. Unit retail dan minimarket yang didirikan nantinya didesain ramah bagi ekosistem pariwisata sekaligus pemenuhan kebutuhan komunitas pendidikan di sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan pemetaan potensi wilayah, Susilo menegaskan bahwa prioritas bisnis koperasi akan diarahkan pada penyelesaian kelangkaan komoditas vital pertanian dan penguatan daya beli produk lokal langsung dari produsen primer.

"Ya, kita berharap produk-produk lokal Wukirsari nanti bisa dijual di sini, bisa dititipkan di sini. Dan karena Wukirsari itu desa wisata, bisa menjadi tempat untuk oleh-oleh nantinya. Jadi produk makanan, produk kraf dan yang lain bisa ditampilkan di sini, bisa didisplays di sini. Dan wisatawan maupun masyarakat bisa berbelanja di sini juga, termasuk dari pondok-pondok pesantren maupun sekolah-sekolah bisa berbelanja di sini. Karena kita juga akan membuka fotokopi dan ATK. Untuk kebutuhan pupuk kita banyak, lalu kebutuhan petani, lalu gas juga masih kurang. Dan juga mungkin kita akan membeli produk-produk lokal Wukirsari termasuk dari petani juga akan kita beli di sini," tutur Susilo. (*)