Mantan Kapolda DIY Rilis Buku 'Pemimpin Kekinian', Tekankan Pentingnya Regenerasi dan Integritas
UKDW Yogyakarta menggelar acara bedah buku buah pemikiran Wahyu Saronto, M.Si., bertajuk Pemimpin Kekinian dan Visioner – Pentingnya Regenerasi
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepemimpinan masa kini tidak lagi sekadar menuntut kecekatan dalam merespons dinamika organisasi, tetapi juga kepekaan komprehensif terhadap krisis ekologi global, ancaman teknologi kecerdasan buatan (AI) terhadap pilar demokrasi, serta kemerosotan integritas akademik.
Tanpa fondasi nilai yang kuat, pemimpin masa depan berisiko membawa institusi—dan bahkan negara—pada disorientasi yang fatal.
Hal tersebut mengemuka dalam acara bedah buku bertajuk Pemimpin Kekinian dan Visioner – Pentingnya Regenerasi yang diselenggarakan di Ruang Seminar Pdt. Dr. Harun Hadiwijono, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Kamis (9/4/2026).
Buku setebal 174 halaman ini merupakan buah pemikiran Irjen Pol. (Purn.) Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si., mantan Kapolda DIY yang kini menjabat sebagai Dewan Penyantun UKDW.
Tampil sebagai narasumber utama, Rektor Universitas Sanata Dharma (USD), Rm. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., membongkar lebih dalam gagasan Wahyu Saronto dengan membenturkannya pada realitas kontemporer.
Romo Bagus secara tajam menyoroti tiga isu fundamental yang menjadi batu ujian bagi para pemimpin visioner saat ini yakni krisis kosmik, disrupsi AI, dan runtuhnya kejujuran intelektual.
Buku karya Wahyu Saronto menekankan bahwa kepemimpinan masa kini harus menjunjung integritas dan adaptif terhadap tantangan global.
Merespons hal tersebut, Romo Bagus menegaskan bahwa tantangan global paling mendesak saat ini adalah keselamatan bumi.
Kegagalan membaca arah perubahan lingkungan hidup akan berakibat pada kehancuran sistemik.
"Yang paling utama itu tentang kosmik, mengenai alam, mengenai lingkungan hidup. Karena soal globalisasi dan juga kepentingan nasional, kalau tidak memperhatikan kepentingan bumi, itu dua-duanya hancur. Tidak akan setara lagi," tegas Romo Bagus.
Ia menyoroti pesimisme terhadap target capaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, terutama terkait mahalnya biaya transisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara menuju energi terbarukan.
Di sisi lain, komitmen kepemimpinan nasional dinilai mulai menipis. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut kini banyak bertumpu pada kolaborasi lintas sektoral, termasuk institusi pendidikan dan lembaga keagamaan.
"Lalu siapa yang bisa membantu supaya kepemimpinan yang visioner, tidak hanya memikirkan kepentingan nasional dan global saja yang biasa-biasa saja, tapi memikirkan kepentingan alam dan bumi ini sebagai masalah? Itu mungkin universitas dan lembaga-lembaga keagamaan. Tanpa kepemimpinan yang lintas sektoral yang didukung oleh program-program yang kontinu membentuk mindset masif, itu saya kira tidak bisa terjadi," urainya.
Hal ini pula yang mendasari langkah USD saat berekspansi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menjawab kritik mahasiswanya terkait potensi perusakan alam, Romo Bagus menegaskan bahwa kehadiran mereka justru untuk membangun pusat lingkungan hidup dan melestarikan hutan tropis sebagai bagian dari ekosistem kota yang bersih dan pintar.
Selain isu ekologi, pemanfaatan teknologi sebagai alat strategis kepemimpinan modern—sebagaimana ditulis oleh Wahyu Saronto terkait perang siber (cyber war) dan mahadata (big data)—mendapat catatan khusus.
Romo Bagus mengingatkan adanya ancaman serius dari teknologi yang jatuh ke tangan pemimpin nirvisi yang cenderung otoritarian.
"Kepemimpinan global sekarang, demokrasi sekarang, itu sedang diganggu oleh AI dengan cara-cara yang luar biasa. Kualitas kepemimpinan demokrasi sekarang ini sedang dihantui oleh bahaya AI. Pemilu di India kemarin yang memilih Narendra Modi sebetulnya kan dikatakan agak cacat ya, karena partainya Narendra Modi ini menggunakan AI bots untuk mendekati para pemilih. Dan hasilnya seperti itu, dia menang lagi," papar Romo Bagus.
Lebih jauh, ia memberikan contoh bagaimana negara dan korporasi raksasa menggunakan kecerdasan buatan murni untuk kepentingan pengawasan (surveillance) alih-alih untuk kemajuan akademis.
Ia menyinggung penggunaan teknologi pengawasan di China hingga kontroversi perusahaan analitik data, Palantir, di kancah global.
"Ini menjadi kontroversi internasional sekarang. Jadi ada godaan bagi para pemimpin dunia yang mungkin tidak visioner untuk menggunakan teknologi AI untuk kepentingan itu yang tidak demokratis. AI, digital, dan sebagainya digunakan bisa oleh para pemimpin yang tidak punya visi, tidak punya agenda untuk demokratis, tapi lebih dimainkan oleh kepentingan-kepentingan lain."
Baca juga: Aksi Nekat Tukang Sapu di Magelang: Terobos Barikade Demi Titip Surat ke Presiden Prabowo
Fenomena "Intelektual Priayi" dan Integritas Akademik
Sejalan dengan pesan buku yang menuntut pemimpin untuk berani menolak kompromi jangka pendek, Romo Bagus menyentil keras fenomena kemerosotan moral di dunia pendidikan.
Ia mengkritik praktik politisi dan pejabat yang memburu gelar akademik bergengsi melalui jalan pintas, yang ia sebut sebagai fenomena "Intelektual Priayi".
"Menurut saya, perebutan gelar guru besar yang membuat beberapa kampus sampai diturunkan statusnya karena banyak pelanggaran itu karena kejujuran intelektual akademik sebetulnya tidak terlalu diperhatikan. Saya mengatakan itu intelektual priayi, karena para profesor, guru besar, termasuk para politisi, yang mengejar gelar doktor dengan cara tertentu, padahal guru besar itu kan jabatan fungsional. Intelektualitasnya itu dijadikan status. Menurut saya, itu hanya untuk gagah-gagahan. Dan kemudian, universitasnya juga berkolaborasi."
Romo Bagus memperingatkan bahwa institusi pendidikan adalah pilar pembentuk peradaban global.
Pada sesi diskusi, merespons pertanyaan mengenai bagaimana pemimpin harus mengambil keputusan di tengah minimnya data dan tingginya risiko, Romo Bagus menawarkan solusi yang bersandar pada nilai-nilai inti dan proses kolaboratif.
Ia mengaitkannya dengan tradisi Ignasian yang disebut sebagai diskresi komunal (communal discernment).
Pemimpin, menurutnya, harus memastikan bahwa setiap keputusan bebas dari konflik kepentingan pribadi atau kelompok.
Sementara itu, Wahyu Saronto juga menekankan pentingnya nilai-nilai inti sebagai kompas moral dalam pengambilan keputusan jangka panjang.
Nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun organisasi yang tangguh, inovatif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
"Pemimpin harus berani menolak kompromi jangka pendek yang merugikan masa depan, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya pemimpin muda yang berintegritas," tandasnya.
| Desain Jadi Kunci Nilai Tambah Perak Kotagede |
|
|---|
| BPJS dan Polemik Kemanusiaan: Ketika Data Menghapus Wajah Manusia |
|
|---|
| JPW Nilai Pengawasan Aparat atas Diskusi Buku Berlebihan dan Tidak Sejalan dengan Demokrasi |
|
|---|
| Polisi Tanggapi Tudingan Upaya Pembungkaman Saat Diskusi Buku di Yogyakarta |
|
|---|
| Prof Masduki: Pengawasan Polisi pada Diskusi Buku di Yogyakarta Berlebihan dan Tak Wajar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Mantan-Kapolda-DIY-Rilis-Buku-Pemimpin-Kekinian-Tekankan-Pentingnya-Regenerasi-dan-Integritas.jpg)