Hadapi Era Polikrisis, 37 Pejabat Publik Digembleng Kepemimpinan Adaptif di DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Di tengah bayang-bayang ketidakpastian dinamika global dan era polikrisis, birokrasi pemerintahan dituntut untuk tidak sekadar responsif, melainkan harus adaptif dan memiliki daya lentur.

Guna mencetak birokrat dan pemimpin struktural yang tangguh, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2026 di Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Rabu (8/4/2026).

Mewakili Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan bahwa kepemimpinan abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kontrol semata, melainkan pada kemampuan sense-making atau pemaknaan situasi.

Menurutnya, kesadaran ini sejalan dengan falsafah kepemimpinan khas Yogyakarta peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I yang menyelaraskan akal dan kepekaan batin.

"Di tengah arus besar perubahan global, dunia hari ini tidak lagi bergerak dalam garis yang pasti, melainkan dalam jejaring kompleks yang saling terkumpul dan sering kali tak terduga. Dalam bahasa mutakhir, para pemikir manajemen menyebutnya sebagai era polikrisis—krisis yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling bertaut dan berkelindan. Dalam situasi demikian, birokrasi tidak cukup hanya responsif. Ia harus mampu menjadi sistem yang adaptif, antisipatif, dan berdaya lentur," papar Ni Made Dwipanti dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemimpin publik saat ini harus mampu mengintegrasikan kepemimpinan strategis, keunggulan operasional, dan landasan moral agar kekuasaan tidak kehilangan legitimasi serta tetap berpijak pada kemaslahatan bersama.

Baca juga: Kolaborasi Pemerintah dan TNI, 34 Jembatan Garuda Akan Dibangun di Kulon Progo

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik menyoroti pentingnya resiliensi pemimpin di tengah dinamika geopolitik ekstrem, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.

Ia mengingatkan agar para pejabat struktural yang telah lama menjabat tidak terjebak dalam rasa cepat puas yang membuat mereka berhenti berkembang atau "mati dari dalam".

"Kita memang mengantisipasi perubahan yang terjadi saat ini, dan para pemimpin tentunya dituntut untuk memiliki ketahanan dan ketangguhan. Resilience bukan hanya terhadap bencana, tetapi para pemimpin ini diharapkan memiliki ketahanan yang hebat di dalam menghadapi dinamika perubahan global yang terjadi saat ini. Artinya, sebagus dan sehebat apa pun kita saat ini, kalau kita tidak mau belajar, maknanya kita tidak cerdas. Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang selalu mau belajar," tegas Andi Taufik.

Andi juga mengingatkan bahwa LAN RI telah menerbitkan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan memberikan batas waktu hingga tahun 2028 bagi pejabat struktural untuk memenuhi kualifikasi leadership training yang dipersyaratkan oleh jabatannya.

Jika melewati batas tersebut, sanksi administrasi kepegawaian melalui sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi diterapkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY Amin Purwani melaporkan, PKN Tingkat II kali ini diikuti oleh 37 peserta yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. 

Rinciannya, 5 orang berasal dari kementerian/lembaga tinggi negara, 18 orang dari pemerintah daerah se-DIY, serta 14 orang dari luar daerah DIY yang tersebar dari Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

"Adapun tujuan penyelenggaraan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis para peserta yang merupakan kompetensi manajerial pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing," lapor Amin.

Pelatihan ini mengusung tema "Kepemimpinan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendorong Kontribusi Daerah Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Nasional".