Penyaluran MBG Bakal Dipangkas Jadi 5 Hari, Sekda DIY Minta Implementasi dan Sasaran Dikoreksi

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bersiap menghadapi efisiensi besar-besaran melalui pemangkasan hari operasional dari enam menjadi lima hari sepekan
• Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memberikan pandangan mendalam mengenai perlunya koreksi mendasar dalam pelaksanaan program tersebut
• Selain persoalan sasaran, tata kelola operasional atau manajemen pengolahan menjadi poin krusial yang disorot. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gejolak geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi mulai memaksa pemerintah melakukan pengetatan ikat pinggang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bersiap menghadapi efisiensi besar-besaran melalui pemangkasan hari operasional dari enam menjadi lima hari sepekan, sebuah langkah rasionalisasi yang diproyeksikan mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa rencana pengurangan frekuensi penyaluran ini merupakan upaya adaptasi di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.

Rasionalisasi Anggaran di Tengah Gejolak

Menurut Purbaya, usulan pengurangan hari operasional dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan muncul dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola teknis program.

Efisiensi ini dipandang perlu mengingat situasi ekonomi dunia yang sedang tertekan imbas konflik geopolitik.

"Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026), dilansir dari laman Kompas.

Purbaya menegaskan bahwa inisiatif pemotongan ini bukan berasal dari kementeriannya, melainkan murni usulan internal BGN yang melihat adanya ruang efisiensi.

Ia juga menambahkan bahwa angka penghematan Rp 40 triliun tersebut belum termasuk dalam target efisiensi anggaran senilai Rp 81 triliun yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rencana ini masih bersifat usulan yang dibahas dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian dan akan segera dilaporkan kepada Presiden untuk keputusan final.

"Nanti biar Pak Kepala BGN yang umumkan, kan dia juga harus lapor Presiden," ucap Purbaya.

Namun, rencana efisiensi di tingkat pusat ini direspons dengan catatan kritis dari daerah. Pemerintah daerah menilai, persoalan MBG bukan sekadar masalah jumlah hari atau besaran nilai kontrak, melainkan ketepatan fundamental dalam implementasi dan target penerima manfaat.

Baca juga: Rencana Efisiensi MBG Jadi 5 Hari,  Wali Murid di Sleman: Lebih Baik Dihentikan Saja

Koreksi Mendasar

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memberikan pandangan mendalam mengenai perlunya koreksi mendasar dalam pelaksanaan program tersebut. 

Menurutnya, agar anggaran yang besar tidak terbuang percuma, pemerintah pusat harus memastikan siapa yang sebenarnya menjadi prioritas masalah gizi.