BPJS Jamin Kesehatan Mahasiswa Perantau di Jogja, Ini Syaratnya

Ringkasan Berita:

• Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN harus diberikan secara optimal tanpa adanya diskriminasi.
• Upaya menjaring aspirasi secara berkelanjutan terus dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil berpusat pada kepuasan masyarakat.

 
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat komitmen kemitraan guna mengoptimalkan penyelenggaraan dan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sinergi terbaru ini, kedua belah pihak secara khusus turut menyoroti jaminan layanan kesehatan lintas daerah, khususnya bagi ratusan ribu mahasiswa perantau yang tengah menempuh pendidikan di "Kota Pelajar" tersebut.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito untuk melakukan audiensi bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur DIY, Kamis (9/3).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN harus diberikan secara optimal tanpa adanya diskriminasi.

Upaya menjaring aspirasi secara berkelanjutan terus dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil berpusat pada kepuasan masyarakat.

“Pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan utama dalam ekosistem JKN sehingga hubungan kemitraan harus terus diperkuat,” urai Pujo.

"Dengan demikian, manfaat Program JKN ini benar-benar dirasakan masyarakat secara luas. Termasuk dari pemerintah daerah di mana perannya sangat penting dalam kesinambungan Program JKN.

"Diskusi dan kolaborasi yang dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta. Pelayanan kepada peserta harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda.

"Aspirasi yang kami terima akan kami tindaklanjuti bersama para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar Program JKN dapat terus berjalan secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Puji capaian UHC DIY

Dalam kesempatan yang sama, Pujo turut memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Daerah DIY mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). 

Tercatat, sebanyak 3.722.454 jiwa atau 99,21 persen dari total penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan mencapai 87,76 persen.

Prestasi ini juga disusul oleh lima kabupaten/kota di DIY yang sukses meraih predikat UHC dengan kepesertaan di atas 98 persen.

“Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduknya. Harapannya, keberhasilan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat terbuka lebar tanpa kendala finansial,” tambahnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh deretan pejabat terkait, di antaranya Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Prihadi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga, serta Sekretaris Badan Benjamin Saut.

Menjamin Kesehatan Mahasiswa Pendatang

Kehadiran direksi baru BPJS Kesehatan disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai fondasi penting penguatan kemitraan di wilayahnya. 

Sri Sultan secara khusus berpesan agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali mahasiswa perantau dari luar DIY, dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan memadai.

Menyampaikan pesan Gubernur DIY tersebut, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjabarkan urgensi pelayanan lintas domisili di Yogyakarta.

Di sisi lain, ia juga memastikan proses administrasi data kepesertaan JKN di DIY telah 
berjalan tanpa kendala berarti.

“Ngarsa Dalem tadi berpesan terkait Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, tentu banyak mahasiswa luar DIY yang ada di sini. Ini menjadi bagian penting, karena mahasiswa pasti bisa sakit, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas dari JKN ini. Alhamdulillah cakupan kepesertaan JKN kita sudah 99 persen.. Soal verifikasi data peserta PBI JK yang dinonaktifkan, kalau di DIY semua aman, tidak ada kendala,” papar Made.

Asas portabilitas 

Merespons hal tersebut, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto memastikan bahwa mahasiswa luar DIY tetap bisa dilayani di fasilitas kesehatan daerah setempat, asalkan status kepesertaan JKN mereka aktif. 

Hal ini dilandasi oleh asas portabilitas yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan aturan perundangan, ada asas portabilitas, yakni memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, mudah, cepat, dan setara kepada peserta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal ini juga berlaku di DIY karena mahasiswa yang ada tentu berasal dari berbagai daerah,” ujar Akmal.

Secara teknis, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba menjelaskan bahwa mahasiswa perantau dapat memindahkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mereka ke wilayah DIY. 

Pihaknya juga tengah menyiapkan program BPJS Kesehatan Goes to Campus untuk memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Kami mendapat data, di DIY setiap tahunnya kedatangan 300 ribu mahasiswa baru. Tentunya dengan program ini, kami dapat terus mendukung para mahasiswa untuk tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Meskipun demikian, kami menghimbau agar mahasiswa terus menjaga kesehatan,” pungkasnya.