Presiden Prabowo Ingin Jadi Mediator Konflik AS-Iran, Begini Tanggapan Pakar UGM hingga Jusuf Kalla

Ringkasan Berita:

• Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah atau mediator konflik Amerika Serikat-Iran.
• Pakar UGM menyebut untuk menjadi mediator konflik antarnegara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
• Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) ikut bersuara terkait harapan dan masukan untuk pemerintah RI menyikapi konflik di Timur Tengah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah atau mediator konflik Amerika Serikat-Iran.

Namun, sejumlah pakar dan pengamat serta akademisi menilai keinginan Presiden Prabowo tersebut tidak akan mudah.

Pasalnya, harus diakui posisi Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara dunia ketiga.

Sementara apabila ingin menjadi penengah dalam konflik antarnegara, setidaknya posisi negara tersebut sejajar.

Syarat Mediator

Menurut Pakar Geopolitik Timur Tengah UGM, Prof. Dr. Siti Mutiah Setyawati, M.A, syarat menjadi mediator adalah netral.

Sementara Indonesia saat ini sudah masuk dalam Board of Peace (BoP), yang juga beranggotakan Amerika Serikat dan Israel.

Syarat kedua menjadi mediator adalah diterima oleh kedua belah pihak. 

"Ya jelas kita (Indonesia) sudah pro pada yang satu (Amerika Serikat dan Israel). Nggak mungkin Iran menerima kita. Itu syarat yang pertama (mediator harus netral). Kedua adalah diterima kedua belah pihak. Amerika dan Israel mungkin menerima, Iran belum tentu," katanya, Kamis (5/3/2026).

Ia melanjutkan dalam pusaran dunia, Indonesia sangat jauh dari inti, sebab berada di negara dunia ketiga.

Selain itu, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran beberapa waktu lalu, Amerika Serikat sedang berunding dengan Iran yang dimediatori oleh Oman. 

Baca juga: Di Hadapan Kongres, Anak Buah Donald Trump Akui Militer Kewalahan Hadapi Drone Serang Iran

Siti menyebut Oman adalah negara Teluk yang termasuk kaya dan banyak komunitas Syiah.

Itu menjadi pertimbangan bagi Iran untuk menerima Oman sebagai mediator.

Sebelum ditengahi oleh Oman, Amerika Serikat dan Iran pernah dimediatori oleh Uni Eropa melalui Joint Plan of Action (JCPOA). 

"JCPOA adalah kesepakatan antara Uni Eropa, Jerman kemudian Amerika Serikat untuk bicara dengan Iran supaya mengurangi uraniumnya. Di tengah pembicaraan itu Amerika keluar. Ini yang menengahi Uni Eropa, tetapi gagal. Oman dan Uni Eropa saja gagal," terangnya.

Prioritaskan WNI