BPBD DIY Petakan Jalur Mudik Rawan Bencana, Status Siaga Darurat Diperpanjang

BPBD DIY kini tengah melakukan pemetaan khusus antara jalur mudik dengan titik-titik rawan longsor dan banjir di seluruh wilayah Yogyakarta. 

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Hari Susmayanti
Kompas.com/Markus Yuwono
Longsor di Tanjakan Clongop, Gedangsari, Gunungkidul, Ranu (4/3/2026) 

Ringkasan Berita:
  • BPBD DIY memetakan jalur mudik Lebaran dengan titik rawan longsor dan banjir untuk mengantisipasi bencana saat arus mudik dan balik.
  • Status Siaga Darurat di DIY rencananya diperpanjang hingga 19 April karena potensi cuaca ekstrem masih mungkin terjadi pada Maret–April menurut BMKG.
  • Sejumlah wilayah rawan longsor berada di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, sementara instansi terkait juga diminta memangkas pohon rawan tumbang di jalur mudik.
 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY kini tengah melakukan pemetaan khusus (overlay) antara jalur mudik dengan titik-titik rawan longsor dan banjir di seluruh wilayah Yogyakarta. 

Langkah mitigasi ini dilakukan seiring dengan rencana diperpanjangnya masa Siaga Darurat guna menjamin keamanan arus mudik dan balik Lebaran di tengah kondisi cuaca yang belum stabil.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Ruruh Haryanta, mengungkapkan bahwa perpanjangan status ini didasarkan pada analisis potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan membayangi wilayah transisi menuju musim kemarau. 

Berdasarkan data BMKG, meski puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari, ancaman cuaca ekstrem belum sepenuhnya hilang pada bulan Maret dan April.

"Siaga darurat yang terakhir ini berlaku sampai dengan 19 Maret. Nah, ini paling kita perpanjang satu bulan, kurang lebih di 19 April. Setelah itu saya kira sudah tidak perlu diperpanjang karena kita sudah pasti bisa melihat itu mungkin sudah melandai," kata Ruruh, Kamis (5/2/2025).

Menghadapi momentum mudik Lebaran, BPBD DIY telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral.

Pekan lalu, rapat koordinasi telah digelar melibatkan berbagai instansi, mulai dari Polda DIY, Lanud Adisutjipto, BMKG, BPTKG, hingga dinas teknis seperti Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan, Lingkungan Hidup, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).

Fokus utama dalam koordinasi tersebut adalah sinkronisasi data jalur mudik dengan peta kerawanan bencana.

"Kita berusaha, sedang berusaha ini untuk meng-overlay antara kawasan rawan longsor dengan jalur mudik. Nah, cuma kita untuk jalur mudiknya belum ketemu, ini sedang kita tunggu untuk kita overlay dengan nanti kawasan rawan longsor dan banjir supaya kita bisa petakan mana-mana yang nanti potensi longsor dan banjirnya ini di titik-titik mana. Nah, nanti kita akan komunikasikan dengan kabupaten untuk juga melakukan kontrol monitoring terhadap titik-titik itu," ujarnya.

Selain pemetaan tanah longsor, BPBD juga memberikan perhatian khusus pada ancaman pohon tumbang yang kerap terjadi saat hujan disertai angin kencang.

"Terkait dengan pohon yang berada di pinggir jalan yang memang potensi untuk roboh, nah ini kita sudah komunikasikan dengan teman Lingkungan Hidup dan PU, maupun pihak jalan negara untuk melakukan pruning pada waktu itu supaya kita antisipasi bersama supaya nanti Lebaran di arus mudik dan balik itu aman," tambah Ruruh.

Baca juga: Saksi Ahli Sidang Sri Purnomo Sebut Diskresi Perbup Hibah Pariwisata Tak Boleh Ada Kepentingan

Identifikasi Wilayah Rawan

Berdasarkan identifikasi BPBD DIY, terdapat titik-titik rawan longsor yang tersebar di beberapa kabupaten, terutama di wilayah dengan topografi perbukitan. 

"Kalau di Kulon Progo kan banyak itu titiknya, terutama di Samigaluh, di Kokap, Jatimulyo itu jelas. Di Bantul itu di wilayah Imogiri. Kemudian kalau Gunungkidul ada di Gedangsari. Nah, itu kemudian kalau Sleman-Gunungkidul itu jalur baru yang sedang ditembus dari Prambanan ke Nglanggeran, itu juga ada potensi longsor. Ada beberapa titik yang memang kita sudah identifikasi," paparnya.

Posko Darurat dan Imbauan Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari perpanjangan status Siaga Darurat, BPBD tingkat kabupaten dan kota diinstruksikan untuk tetap menyiagakan posko darurat.

BPBD Provinsi DIY sendiri akan bertindak sebagai pos pendamping dengan memperkuat jumlah personel di lapangan.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved