Setelah KSP Hotel Mutiara, Ini Rencana Selanjutnya Pemda DIY dalam Optimalisasi Aset

Ringkasan Berita:

• Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa percepatan optimalisasi aset menjadi prioritas pemerintah saat ini.
• Fokus penataan kini diarahkan pada sejumlah titik strategis di Kota Yogyakarta, termasuk aset berupa rumah dan bangunan yang berada di kawasan Jalan C. Simanjuntak dan wilayah Baciro.

 
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini tengah mematangkan langkah strategis untuk menata ulang dan mengaktifkan kembali aset-aset daerah yang selama ini masih bersifat pasif.

Langkah ini tidak sekadar bertujuan untuk mengamankan kekayaan negara, tetapi menjadi upaya sistematis dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema inventarisasi, penilaian (appraisal), hingga kerja sama pemanfaatan yang terukur secara teknis maupun administratif.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa percepatan optimalisasi aset menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Fokus penataan kini diarahkan pada sejumlah titik strategis di Kota Yogyakarta, termasuk aset berupa rumah dan bangunan yang berada di kawasan Jalan C. Simanjuntak dan wilayah Baciro.

"Ya, itu kan sebenarnya begini, apa yang sudah kita kuasai, ya kan harus secepatnya kita optimalkan. Kalau memang itu bisa dioptimalkan, ya sesegera mungkin. Mungkin beda dengan kasus-kasus, 'Oh kenapa aset yang ini belum jalan?', ya itu kita lihat juga gitu kondisinya. Tidak bisa serta-merta. Kita juga maunya semuanya cepat selesai. Tapi kan ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, baik dari sisi teknis maupun administrasi," ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan, Rabu (24/2).

Proses penataan dimulai dengan inventarisasi mendalam untuk memetakan potensi ekonomi dari setiap properti. Di kawasan Jalan C. Simanjuntak dan Baciro, aset berupa bangunan rumah tinggal.

Kondisi fisik jadi kendala

Ni Made menjelaskan bahwa kondisi fisik bangunan seringkali menjadi kendala utama dalam menarik minat mitra kerja sama. 

Sebagian aset memerlukan biaya pemulihan yang tidak sedikit sebelum dapat dimanfaatkan secara produktif.

"Ada, tapi masih berproses. Kita sebenarnya banyak, dan masih mengidentifikasi. Terutama yang di Jalan C. Simanjuntak. Itu kan kita juga punya aset di situ. Kita identifikasi. Di Baciro itu juga kita punya aset. Ini kita inventarisasi dulu. Jadi kita lihat, kalau memang mau disewa atau apa, kita appraisal (nilai) dulu seperti apa angkanya. Termasuk nanti penyesuaian pemanfaatan lainnya yang kiranya sudah lama tidak dimanfaatkan," jelasnya.

Tantangan ini terlihat dalam rencana pemanfaatan bangunan untuk fasilitas publik seperti museum. 

Minimnya anggaran perbaikan dari pemerintah pusat serta kondisi bangunan yang kurang memadai memaksa Pemda DIY untuk lebih kreatif dalam merumuskan skema kerja sama dengan pihak ketiga.

"Jadi ada bangunan-bangunan yang kemarin sudah kita tawarkan juga. Kemarin ada yang mau jadikan Museum Geopark gitu ya. Cuma posisinya enggak bagus, dia enggak mau. Karena anggaran dari pusat juga tidak bisa besar, sementara aset kita dalam kondisi yang tidak bagus. Jadi mesti harus kita perbaiki dulu, nah ini perlu anggaran kan. Sedangkan kita sekarang kalau mau mengeluarkan anggaran kan harus lihat prioritasnya. Itu kan kita masih hitung-hitungan. Misalnya, mau kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, atau kita perbaiki dulu baru dikerjasamakan, atau pihak ketiga yang memperbaiki. Nah, itu kan kita harus lihat mana yang menguntungkan bagi kedua belah pihak," papar Ni Made.

Adapun keberhasilan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) eks Hotel Mutiara 2 menjadi preseden bagi penataan aset lainnya. 

Aset yang berada di zona sensitif Sumbu Filosofi ini berhasil dikerjasamakan dengan PT Setia Mataram Tritunggal selama 30 tahun dengan pembagian keuntungan yang sangat signifikan bagi daerah.