Sikapi Efisiensi Anggaran, Kulon Progo Gunakan Skema Kolaborasi Pentahelix untuk Tangani Kemiskinan

Ringkasan Berita:

• Meski terkena efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kulon Progo memastikan upaya pengentasan kemiskinan tetap jadi fokus utama di tahun 2026
• Bapperida Kulon Progo menyiapkan skema Kolaborasi Pentahelix agar program pengentasan kemiskinan berjalan
• Kolaborasi Pentahelix ini akan diwujudkan dalam bentuk program RTLH, riset teknologi terapan, hingga publikasi positif

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memastikan upaya pengentasan kemiskinan tetap jadi fokus utama di tahun 2026 ini. Berbagai cara dilakukan agar program pengentasan kemiskinan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran dari pusat.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Aris Nugroho mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan skema Kolaborasi Pentahelix.

Respons pemangkasan TKD dari pusat

"Skema ini kami optimalkan sebagai respons atas pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp 117 miliar," kata Aris pada Selasa (17/02/2026).

Pemangkasan itu berimbas pada berkurangnya anggaran untuk sejumlah program pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan.

Meski begitu, upaya tersebut tetap akan dioptimalkan lewat Kolaborasi Pentahelix.

Menurut Aris, Kolaborasi Pentahelix jadi strategi yang bertujuan memobilisasi sumber daya produktif dari sektor non pemerintah. Seperti pihak swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

"Kami juga akan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), media massa, hingga perbankan," ujarnya.

RTLH hingga pemberdayaan

Kolaborasi Pentahelix ini akan diwujudkan dalam bentuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), riset teknologi terapan, hingga publikasi yang membangun optimisme dan semangat positif di masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi produktif juga akan dilakukan secara masif oleh berbagai perangkat daerah. Sasarannya adalah kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, hingga kelompok rentan agar mereka mampu mandiri.

"Kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 122,8 miliar untuk upaya pengentasan kemiskinan di 2026 ini," ungkap Aris.

Hapus stigma daerah miskin

Anggaran itu dialokasikan untuk jaminan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Ia pun meyakini stigma Kulon Progo sebagai kabupaten miskin bisa terhapus, dan bertransformasi menjadi kabupaten mandiri.

Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Baznas Kulon Progo, Sugiyanta mengatakan tahun ini ada 120 sasaran penerima bantuan perbaikan RTLH. 60 penerima Rehabilitasi RTLH dan 60 penerima perbaikan Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin).

"Kami upayakan agar target tersebut bisa tercapai seluruhnya tahun ini, lewat penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dari masyarakat," katanya belum lama ini.(alx)