Lurah di Kulon Progo Pusing Nilai Penerimaan Dana Desa Anjlok, Rencana Pembangunan Bisa Tertunda

Ringkasan Berita:

• Nilai penerimaan Dana Desa (DD) 2026 turun drastis. Lurah di Kulon Progo khawatir rencana pembangunan terancam tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.
• Operasional rutin PAUD dan Posyandu ikut terdampak. rencana pembangunan usulan masyarakat juga terancam tak terealisasi.
• Lurah berharap alokasi DD untuk kegiatan KDMP bisa menopang pendapatan asli desa.
• Pemerintah kalurahan kini harus merombak APBKal yang semula telah disusun.

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penurunan penerimaan Dana Desa (DD) 2026 dari pemerintah pusat menimbulkan polemik di 87 kalurahan di Kulon Progo. Sebab anjloknya penerimaan membuat realisasi rencana pembangunan yang diusulkan masyarakat bisa tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Garongan di Kapanewon Panjatan, Ngadiman. Ia mengatakan DD 2026 turun hingga Rp 600 juta dibandingkan dengan DD 2025.

"DD 2025 yang diterima mencapai lebih dari Rp 900 juta, namun tahun 2026 ini DD yang diterima hanya sebesar Rp 343 juta," katanya pada wartawan, Selasa (03/02/2026).

Berdampak pada Paud dan Posyandu

Anjloknya penerimaan DD 2026 praktis berdampak pada seluruh kegiatan rutin seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebab biaya operasional dari kegiatan itu mengandalkan DD.

Begitu juga dengan rencana pembangunan hasil musyawarah masyarakat yang jadi usulan ikut terdampak. Termasuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) lantaran minimnya anggaran.

"Semua rencana pembangunan tersebut berpotensi tertunda semua," ujar Ngadiman.

Ia menilai anjloknya penerimaan DD 2026 dipengaruhi oleh pengalihan alokasi oleh pemerintah pusat. Sebab 40 persen DD dialihkan untuk Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 20 persen untuk Program Ketahanan Pangan.

Berharap hasil KDMP

Ngadiman mengaku terpaksa mengurangi pos anggaran dan berupaya meningkatkan pendapatan asli desa. Ia berharap alokasi DD untuk kegiatan KDMP bisa menopang pendapatan asli desa.

"Sebab kehadiran KDMP di Garongan belum memberikan manfaat langsung meski saat ini sudah berjalan," jelasnya.

Ketua Paguyuban Lurah se-Kulon Progo "Brodonoyo", Danang Subiantoro mengatakan administrasi desa saat ini menjadi kacau usai penurunan DD 2026. Sebab pemerintah kalurahan telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di akhir 2025 lalu.

Rombak APBKal

Namun susunan itu harus dirombak lagi demi menyesuaikan anggaran yang diterima, terutama dengan minimnya DD 2026. Pihaknya tetap melakukan musyawarah padukuhan (musduk) demi menjaring aspirasi masyarakat.

"Musduk tetap dilakukan supaya masyarakat tahu dengan kondisi saat ini," kata Danang yang juga sebagai Lurah Margosari, Kapanewon Pengasih.(alx)