Sri Sultan HB X Usul Distribusi Obat TBC Lewat PKK agar Pasien Tak Putus Pengobatan

Menurut Sri Sultan, agar pengobatan TBC tidak terputus, mekanisme distribusi obat perlu didekatkan ke lingkungan tempat tinggal pasien

Tayang:
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Tribun Jogja/Hanif Suryo
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (29/1/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Banyak penderita TBC menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh karena masalah jarak.
  • Agar pengobatan TBC tidak terputus, mekanisme distribusi obat perlu didekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal pasien.
  • Distribusi obat TBC bisa dilakukan lewat kader PKK agar pengobatan pasien tidak terputus.

 

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti masih tingginya angka putus berobat pasien tuberkulosis (TBC) akibat kendala jarak dan ketidakmampuan penderita menjalani pengobatan jangka panjang. 

Untuk mencegah kondisi tersebut, Sri Sultan mendorong optimalisasi peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga tingkat pedukuhan sebagai kader pendamping minum obat pasien TBC.

Berhenti berobat sebelum sembuh

Sri Sultan menegaskan, secara faktual banyak penderita TBC menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh karena harus bolak-balik menjalani pemeriksaan dan mengambil obat ke fasilitas kesehatan yang jaraknya relatif jauh.

“Tapi kalau untuk TBC, itu faktanya yang terjadi itu sebelum sembuh yang putus [berobat] itu karena kendala penderita. Jadi selama belum sembuh, harus bolak-balik, bolak-balik periksa termasuk minum obat, akhirnya enggak tahan. Berarti di tengah jalan putus. Ya, kalau jaraknya jauh kan malas,” ujar Sri Sultan seusai kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus, Kamis (29/1).

Distribusi obat lewat kader PKK

Menurut Sri Sultan, agar pengobatan TBC tidak terputus, mekanisme distribusi obat perlu didekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal pasien dengan melibatkan PKK sebagai kader kesehatan di desa.

“Jadi saya minta bagaimana PKK itu bisa dijadikan kader. Nanti kalau tinggal hanya minum obat, ya obat itu titipkan PKK saja yang ada di desa itu. Jadi dia enggak usah harus ketemu dokter atau ke rumah sakit yang mungkin jauh. Cukup di kampungnya sendiri, di kelurahan itu, untuk bisa mengambil obat atau yang perlu diminum. Sehingga pengobatan itu tidak putus,” kata Sri Sultan.

Ia menilai selama ini faktor utama pasien menghentikan pengobatan bukan karena ketidaksediaan obat, melainkan kelelahan dan keengganan akibat jarak layanan kesehatan yang jauh.

“Selama ini kan putus karena jaraknya mungkin agak jauh, malas bolak-balik ke rumah sakit, itu saja. Jadi kalau lewat PKK yang memang di setiap pedukuhan, setiap desa ada. Jadi harus membangun kader gitu. Bukan kalau memang mau menghabiskan gitu,” ujar Sri Sultan.

Percepat eliminasi TBC

Sebelumnya, upaya percepatan eliminasi TBC terus diperkuat pemerintah melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan Ceremony Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis yang digelar bersamaan dengan skrining TBC terhadap 200 warga Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus dan melibatkan tenaga kesehatan, mahasiswa, serta perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam sambutannya, Benjamin menegaskan bahwa pemberantasan TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam delapan program hasil terbaik cepat bidang kesehatan.

“Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia kasus TBC tertinggi setelah India. Bahkan jika dibandingkan rasio per penduduk, angka kita lebih tinggi. Karena itu Presiden menugaskan kami untuk serius membereskan TBC,” tegas Benjamin.

Ia menjelaskan, penanganan TBC tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Pemerintah melibatkan sedikitnya 31 kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri, hingga Kementerian Perumahan, mengingat faktor lingkungan dan hunian berperan besar dalam penularan penyakit.

“Rumah tanpa ventilasi di daerah lembap bisa menyimpan kuman TBC berbulan-bulan. Tapi terkena sinar matahari 15–30 menit, kumannya bisa mati. Maka intervensi lingkungan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved