JPW Minta Kejari Sleman Tidak Gegabah Tangani Perkara Hogi Minaya

Persyaratan tersebut antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak.

“Syaratnya kan sudah jelas mulai dari tersangka baru pertama kali berbuat, ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kesepakatan perdamaian,” kata Baharuddin.

Namun demikian, JPW mengingatkan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam Perja tersebut, terdapat sejumlah tindak pidana yang secara tegas dikecualikan.

“Keadilan restorarif dikecualikan untuk perkara misalnya kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, TPPU, narkotika dan terorisme,” ujarnya.

JPW juga mengutip pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang disampaikan pada 30 November 2022. Pernyataan tersebut dinilai relevan sebagai pijakan moral dan filosofis dalam penegakan hukum oleh kejaksaan.

“Mengutip pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 30 November 2022 yang mengatakan hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum,” kata Baharuddin.

JPW berharap Kejaksaan Negeri Sleman dapat menangani perkara ini secara cermat dan berorientasi pada keadilan substantif, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)