Soroti Kerja Sama RI-Inggris, Trah Sultan HB II Desak Presiden Tagih Restitusi Geger Sepehi

Ringkasan Berita:

• Trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II secara tegas melayangkan protes dan mendesak pemerintah agar tidak menggadaikan martabat bangsa demi kepentingan investasi ekonomi.
• Strategi hukum berlapis telah disiapkan, mulai dari gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atau PCA di Den Haag atas pelanggaran Prize Law (Hukum Rampasan Perang) tahun 1812.
• Mereka juga berencana membawa isu penjarahan sistematis Geger Sepehi sebagai bentuk Cultural Genocide ke forum UNESCO dan PBB.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke London, Inggris pada 18–21 Januari 2026, memicu reaksi keras dari Bumi Mataram. 

Keluarga Trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II secara tegas melayangkan protes dan mendesak pemerintah agar tidak menggadaikan martabat bangsa demi kepentingan investasi ekonomi.

Perwakilan Trah HB II, Fajar Bagoes Poetranto, menyatakan rencana investasi senilai Rp90 triliun, serta kerja sama bidang teknologi dan maritim yang dibawa Presiden ke London, jangan sampai membungkam upaya pengembalian aset milik Kraton Yogyakarta.

Hingga Januari 2026, pihak keluarga telah merinci daftar aset yang wajib dikembalikan secara fisik, dan menolak tawaran akses digital yang selama ini diajukan pihak Inggris.

"Kami menagih janji Presiden Prabowo untuk menunjukkan kedaulatan budaya, bukan sekadar menandatangani nota kesepakatan ekonomi. Terlebih nilai kerjasama dengan Inggris senilai Rp90 triliun juga tidak sebanding dengan penjarahan harta benda Kraton Yogyakarta yang dilakukan Inggris saat Geger Sapehi 1812," ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Strategi Hukum

Jika kunjungan Presiden Prabowo pekan ini tidak menghasilkan komitmen tertulis dalam Joint Statement (Pernyataan Bersama) terkait pengembalian aset, Trah Sultan HB II siap membawa Inggris ke meja hijau dunia.

Strategi hukum berlapis telah disiapkan, mulai dari gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atau PCA di Den Haag atas pelanggaran Prize Law (Hukum Rampasan Perang) tahun 1812. 

Tak hanya itu, mereka juga berencana membawa isu penjarahan sistematis Geger Sepehi sebagai bentuk Cultural Genocide ke forum UNESCO dan PBB.

Baca juga: Menolak Lupa Geger Sepehi, Trah Sri Sultan HB II Kritisi Rencana Kerja Sama RI-Inggris

Fajar mendesak Pemerintah RI segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus lintas kementerian yang melibatkan ahli hukum internasional dan sejarawan, dengan tugas melakukan verifikasi fisik langsung ke British Museum dan British Library.

"Kami menuntut restitusi fisik secara penuh karena kedaulatan budaya adalah martabat bangsa yang tidak bisa ditukar dengan sekadar akses digital atau investasi ekonomi," tandasnya.

"Pemerintah harus berani memasukkan poin ini dalam agenda diplomasi resmi. Inggris harus bertanggung jawab terlebih dahulu atas kejadian Geger Sapehi, melalui kesepakatan joint restitusi aset," tambah Fajar.

Bentuk Protes

Sebagai bentuk protes atas belum adanya permintaan maaf resmi dari Kerajaan Inggris, Trah Sultan HB II juga menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pendirian universitas asal Inggris di Indonesia.

Langkah kerja sama strategis di bidang pendidikan tinggi tersebut dinilai tidak etis selama aset-intelektual milik Keraton Yogyakarta yang dirampas pasukan Thomas Stamford Raffles belum kembali ke tanah air.

"Kedaulatan budaya adalah harga mati. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang meminta-minta atas apa yang secara sah adalah milik kita," cetusnya.