Menolak Lupa Geger Sepehi, Trah Sri Sultan HB II Kritisi Rencana Kerja Sama RI-Inggris

Ringkasan Berita:

• Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II menolak rencana kerja sama RI–Inggris, khususnya di bidang pendidikan, karena luka sejarah peristiwa Geger Sepehi 1812.
• Penolakan didasari tuntutan pertanggungjawaban Inggris, termasuk permintaan maaf resmi dan pengembalian manuskrip asli Keraton Yogyakarta yang dijarah saat penyerbuan tentara Inggris.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Azka Ramadhan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keluarga atau trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II menolak rencana kerja sama yang akan dijalin antara pemerintah RI dan Inggris.

Penolakan upaya pereratan hubungan strategis, salah satunya di sektor pendidikan tersebut, berkaitan erat dengan luka akibat peristiwa Geger Sepehi 1812 silam.

Sebuah tragedi penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh tentara Inggris, yang berujung pada penjarahan aset, termasuk ribuan manuskrip berharga yang merupakan "nyawa" intelektual Nusantara.

Mewakili Trah Sri Sultan HB II, Fajar Bagoes Poetranto, berujar, bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata atas sejarah kelam itu, demi sebuah investasi. 

"Kami menolak keras rencana kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, hingga maritim sebelum Inggris bertanggung jawab dan meminta maaf secara resmi kepada keluarga besar atau keturunan Sultan Hamengku Buwono II," katanya, Minggu (18/1/26).

Baginya, peristiwa Geger Sepehi merupakan pelanggaran kemanusiaan serta perampasan martabat yang dampaknya masih terasa hingga dua abad kemudian. 

Ia menilai, kontradiksi besar saat pemerintah ingin mendatangkan universitas top asal Inggris ke tanah air, sementara ribuan naskah ilmu pengetahuan aslinya masih "disekap" di British Library.

Baca juga: DKPP Bantul Temukan Delapan Kasus PMK pada Hewan Ternak Sejak Awal 2026

Trah Sultan HB II pun tidak menuntut sekadar salinan digital, tetapi juga mendesak pengembalian naskah asli, sebagai satu-satunya cara agar ilmu pengetahuan peninggalan leluhur bisa dipelajari kembali di tanah kelahirannya.

"Bagaimana bisa bekerjasama di bidang pendidikan dengan pihak yang pernah melakukan perampasan, perampokan, dan penghilangan nyawa keluarga kami? Presiden harus meminta naskah-naskah itu kembali dalam bentuk asli," tegasnya.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan, sejarah mencatat, pada Juni 1812, Thomas Stamford Raffles memimpin penyerbuan yang menghancurkan perpustakaan Kraton Yogyakarta. 

Sekitar 7.500 manuskrip, koin emas, dan kekayaan intelektual lainnya diangkut ke Inggris dan Belanda, menciptakan lubang besar dalam memori kolektif peradaban Jawa.

"Penjarahan ini bukan sekadar kehilangan benda fisik, melainkan hilangnya pusat pengetahuan, sekaligus identitas peradaban Jawa yang hingga kini masih berada di luar negeri," pungkasnya. (aka)