438 Posbankum Hadir di DIY, Akses Keadilan Kian Dekat dengan Warga

Dalam kerangka itu, Sri Sultan HB X memandang Posbankum sebagai potensi aktif untuk memperkuat Reformasi Kalurahan. 

“Kalurahan bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga dapat menjadi simpul keadilan dan ruang perlindungan bagi warga negara,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya Posbankum dalam menjamin hak atas akses keadilan bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun geografis.

Selain menjembatani keterbatasan jarak, literasi hukum, dan kemampuan ekonomi, Posbankum diharapkan menjadi ruang pembelajaran hukum yang menumbuhkan kesadaran warga atas hak dan kewajibannya.

“Melalui Pos Bantuan Hukum ini, kita ingin memastikan bahwa warga desa tidak merasa sendirian ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Negara hadir lebih dekat, lebih manusiawi, dan lebih menghormati martabat warganya,” tegas Sri Sultan HB X.

Reformasi Birokrasi di Tingkat Kalurahan 

Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan pembentukan Posbankum merupakan bagian dari reformasi birokrasi di tingkat kelurahan yang selaras dengan Asta Cita Presiden.

“Akses keadilan tidak boleh hanya dinikmati golongan tertentu. Keadilan harus dirasakan seluruh warga negara, termasuk melalui satuan pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” kata Supratman.

Ia menambahkan, di DIY terdapat 438 Posbankum yang didukung 26 organisasi bantuan hukum terakreditasi Kemenkum.

Jika penyelesaian tidak tercapai di tingkat Posbankum dan perkara berlanjut ke litigasi, negara menyediakan pembiayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Adapun disebutkan juga bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Posbankum secara nasional pada 1 April mendatang, menegaskan arah kebijakan negara dalam menghadirkan keadilan hingga ke akar rumput.(*)