Pemkab Kulon Progo Pastikan RLTH Dapat Penanganan, Andalkan Dukungan Baznas Hingga CSR

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kulon Progo saat ini mencapai ribuan unit tersebar di seluruh wilayah.

Penanganannya terkendala oleh terbatasnya anggaran, namun Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo tetap mengupayakan perbaikannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan setiap tahunnya diupayakan ada ratusan RTLH yang mendapatkan penanganan.

"Penanganannya mengandalkan APBD hingga dukungan dari Dana Keistimewaan (Danais)," katanya ditemui di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kamis (15/01/2026).

Meski begitu, anggaran bantuan rehabilitasi RTLH terbatas dari APBD.

Itu sebabnya, Triyono mengatakan pihaknya berupaya agar dukungan juga datang dari pemerintah pusat, yang bersumber dari APBN.

Baca juga: DPRD Kulon Progo Gandeng Baznas, Berikan Bantuan Bedah RTLH pada 4 Warga di Pengasih dan Sentolo

Dukungan Pihak Luar Pemerintahan

Pemkab Kulon Progo pun juga mengandalkan dukungan dari pihak luar pemerintah.

Seperti dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta dari berbagai perusahaan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Misalnya Baznas Kulon Progo yang tahun ini sudah menyiapkan anggaran bantuan Bedah RTLH sebanyak 60 unit," ungkap Triyono.

Penyaluran bantuan Bedah RTLH salah satunya dilakukan pada Kamis ini di Kapanewon Pengasih dan Sentolo.

Dana bantuannya bersumber dari Baznas Kulon Progo dengan dukungan dari DPRD Kulon Progo.

Triyono menyebut bantuan Bedah RTLH tersebut jadi yang pertama di 2026.

Ia berharap sinergi Pemkab dengan Baznas dan DPRD Kulon Progo terus berjalan untuk mendukung perbaikan RTLH.

"Harapan kami jumlah RTLH di Kulon Progo bisa berkurang secara signifikan setiap tahun," ujarnya.

Penyaluran bantuan Bedah RTLH itu juga dilakukan dalam rangka HUT ke-73 DPRD Kulon Progo di 2026 ini.

Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Suharto mengatakan ada 4 warga yang menjadi penerima bantuan.

Pihaknya mendorong agar Pemkab Kulon Progo menggencarkan pendataan pada RTLH di wilayahnya.

DPRD Kulon Progo juga ikut memantau lewat penyerapan aspirasi di masyarakat.

"Sebab ternyata masih banyak RTLH di Kulon Progo sehingga harapannya bisa segera dilakukan perbaikan," kata Suharto.(*)