Pemkab Bantul Akan Kucurkan Rp1,5 Miliar untuk Penanganan 85 RTLH Sepanjang 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bantul akan melakukan pembenahan sekitar 85 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026
• Perbaikan RTLH di Bantul akan dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp1,5 miliar.
• Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut memang masih banyak rumah warga di Bantul yang belum layak huni. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan melakukan pembenahan sekitar 85 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026, meskipun terdampak efisiensi dikarenakan pengurangan transfer ke daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Jimmy Alran Manumpak Simbolon, mengatakan rencanya perbaikan dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp1,5 miliar.

"Pembenahan RTLH rencananya kami lakukan lewat APBD, tidak ada Dana Alokasi Khusus," katanya, saat dijumpai di sela-sela tugasnya, Rabu (14/1/2026).

Kendati demikian, peningkatan kualitas rumah di Bumi Projotamansari rencananya akan dilakukan lewat pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Itu dilakukan mengingat pemerintah pusat menargetkan sekitar 400 ribu rumah di Indonesia mendapatkan peningkatan kualitas hunian melalui BSPS tahun 2026.

Kemudian, Bantul sendiri sampai saat ini, masih ada sekitar 2.000 RTLH yang perlu penanganan.

"Nah, untuk RTLH yang akan ditingkatkan melalui APBD 2026 ini, akan mulai kami garap sekitar Maret-April. Karena, kan sebentar lagi puasa. Kalau puasa pekerjaanya kasihan kalau diajak bekerja panas-panasan," jelas dia.

Proses pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan diawali dari perencanaan, pembentukan kelompok, hingga disusul pengerjaan bedah rumah.

Baca juga: Kisah Kekek Pawiro, Dulu Tinggal di Rumah Reyot Kini Dapat Program Bedah Rumah

Jadi Pekerjaan Rumah

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan, bahwa Bantul masih punya rumah-rumah warga yang belum layak huni. 

"Ini menjadi PR kita, menjadi target pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bantul agar selama lima tahun ini kita bisa menuntaskan RTLH itu," kata Halim.

Menurutnya, pengerjaan RTLH itu bisa digarap dari APBD, APBN, perusahaan berupa Badan Amil Zakat Nasional, hingga institusi masyarakat lain.

Pihaknya optimis bahwa dengan sinergi bersama sejumlah pihak bisa mampu menuntaskan RTLH di Kabupaten Bantul.

"Saya optimis dalam kurun waktu empat tahun ke depan, setidaknya kita mampu membangun secara signifikan RTLH menjadi rumah layak huni. Dan ini tentu saja mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam asta citanya yakni mewujudkan rumah layak huni bagi warga Indonesia," tandas dia.(*)