Drama Ruang Garuda Sidang Perdana Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman

Kuasa Hukum Angkat Bicara

Seusai sidang, kuasa hukum Sri Purnomo, Rizal SH MH, menegaskan bahwa dana hibah pariwisata tidak pernah mengalir ke rekening pribadi kliennya.

“Dana itu ada, tersalurkan, dan digunakan. Yang dipersoalkan adalah soal peruntukan dan tafsir kebijakan, bukan dana yang menguap,” tegas Rizal.

Ia menekankan bahwa kebijakan hibah diambil dalam kondisi darurat pandemi, ketika sektor pariwisata Sleman terpuruk dan membutuhkan intervensi cepat. 

Menurutnya, perkara ini harus dilihat sebagai perdebatan tafsir kebijakan, bukan penggelapan uang negara.

Harapan di Tengah Praduga

Kuasa hukum menutup dengan pesan agar masyarakat Sleman tetap menghormati asas praduga tak bersalah. 

“Sejak awal klien kami kooperatif dan percaya bahwa seluruh fakta akan diuji secara adil di pengadilan,” ujarnya.

• Sri Purnomo Didakwa Selewengkan Dana Hibah untuk Biaya Kampanye Pemenangan Kustini-Danang Maharsa

Rangkuman kasus dakwaan eks Bupati Sleman Sri Purnomo saat sidang di PN Tipikor Yogyakarta: 

Dakwaan Jaksa: 
Sri Purnomo didakwa menyelewengkan Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020 untuk dana kampanye pasangan Kustini–Danang.

Tim Jaksa: 
Dakwaan dibacakan oleh JPU Rachma Ariyani Tuasikal, Shanty Elda Mayasari, dan Wiwik Trihatmini di PN Tipikor Yogyakarta.

Dana Hibah: 
Pemerintah pusat memberikan hibah Rp68,5 miliar untuk sektor pariwisata Sleman, dengan aturan 70 persen untuk hotel/restoran dan 30 persen untuk penanganan dampak sosial-ekonomi.

Peraturan Bupati: 
Sri Purnomo menerbitkan Perbup Sleman No. 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Hibah Pariwisata.

Instruksi ke Partai: 
Sebelum Perbup terbit, Sri Purnomo menyampaikan pesan ke Ketua DPC PDIP Sleman Kuswanto agar dana hibah digunakan untuk pemenangan Pilkada 2020.

Koordinasi Partai: 
Kuswanto mengumpulkan pengurus DPC PDIP untuk menyampaikan pesan tersebut.