Jejak Keraton Plered Mataram Islam Terungkap di Bantul Yogyakarta

Ringkasan Berita:

• Ekskavasi 2025 di Situs Kedaton I Kerta Plered, Bantul, Yogyakarta, mengungkap struktur bangunan Keraton Plered peninggalan Mataram Islam. 
• Temuan ini memperkaya sejarah budaya Jawa dan menjadi potensi edukasi besar bagi masyarakat.

Bantul Tribunjogja.com -- Hampir empat abad setelah runtuhnya Keraton Plered, sisa-sisa pusat kekuasaan Mataram Islam kembali menampakkan jejaknya. 

Ekskavasi tahun 2025 di Situs Kedaton I Kerta Plered mengungkap struktur bangunan yang memperkaya pemahaman sejarah Mataram Islam di Yogyakarta.

Temuan ini dipaparkan dalam Seminar Hasil Ekskavasi 2025 yang digelar Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY pada Rabu (17/12/2025).

Kawasan ini diyakini sebagai bekas pusat pemerintahan Mataram Islam abad ke-17.

Lokasi dan Sejarah Situs Kedaton Plered

Arkeolog BPCB DIY, R.A. Retno Isnurwindryaswari, menjelaskan bahwa Sektor Kedaton I berada di Dusun Kedaton, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. 

Lokasi ini diyakini sebagai inti ibu kota Mataram Islam pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat I (1646–1677 M).

Menurut Retno, hampir semua tinggalan arkeologis di sektor ini terkubur di dalam tanah akibat pemanfaatan ulang material bangunan. 

Fenomena serupa juga terjadi di Kotagede, di mana batu putih tembok cepuri digunakan kembali untuk pembangunan rumah warga sekitar.

 •  Tradisi Nawu Sendang Seliran di Makam Raja Mataram Kotagede? Begini Sejarahnya

Temuan Ekskavasi 2025

Ekskavasi terbaru menemukan beragam struktur, antara lain:

• Fondasi bangunan
• Beteng atau benteng
• Pagar pembatas antar-ruang
• Tangga pintu
• Struktur bolder

Retno menekankan pentingnya perlindungan terhadap struktur yang lama terpendam agar tidak rusak ketika ditampilkan ke publik. Rencana pengatapan menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelestarian temuan.

Tantangan Ekskavasi di Kawasan Permukiman

Arkeolog UGM, Fahmi Prihantoro, menyoroti tantangan ekskavasi di kawasan permukiman. 

Banyak situs arkeologi berada di tengah hunian warga sehingga memerlukan kebijakan cermat agar tidak menimbulkan konflik sosial.