Penetapan UMP Molor, Buruh DIY Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Di samping itu, serikat buruh diminta dilibatkan secara penuh pada setiap tahapan, bukan hanya diberi ruang konsultasi bersifat simbolik. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada intervensi politik yang berpotensi merugikan buruh dalam proses penetapan.

MBPI DIY meminta pemerintah menyiapkan mekanisme keberatan dan evaluasi apabila penetapan upah dinilai tidak sejalan dengan kondisi objektif ekonomi di daerah maupun nilai KHL riil. 

Mekanisme itu dinilai penting untuk memastikan kebijakan upah tetap relevan dan adil bagi pekerja.

Irsad menekankan bahwa upah layak bukan sekadar komponen regulasi, melainkan fondasi bagi kehidupan pekerja.

“Upah yang layak bukan sekadar angka, tetapi syarat dasar bagi terpenuhinya kehidupan yang manusiawi. Buruh membutuhkan kepastian, keadilan, dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.