Pemkab Bantul Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Sampai 20 Desember 2025

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bantul resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
• BPBD Bantul menyatakan perpanjangan status tanggap darurat dari tanggal 6 - 20 Desember 2025

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi usai kejadian jalan putus dan longsor di jalan utama Srikeminut, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

"Kami perpanjang status tanggap darurat dari tanggal 6 - 20 Desember 2025," kata Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Antoni Hutagaol, saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

Perpanjangan masa tanggap darurat bencana dilakukan usai BPBD Kabupaten Bantul bersama sejumlah belah pihak melakukan rapat koordinasi. Di mana, surat tanggap darurat yang diluncurkan pertama mulai berlaku pada 21 November 2025 hingga 5 Desember 2025.

Koordinasi

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Muhajid Amirudin, mengatakan, atas kondisi yang ada, para perangkat daerah terkait melakukan koordinasi untuk melihat perkembangan pekerjaan di lapangan.

"Kan penanganan jalan darurat sementara di lokasi terdampak sudah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu. Kalau nanti memang pengerjaan penanganan darurat itu selesai, maka kami akan memberikan fasilitasi untuk membuat kajian perpanjangan masa tanggap darurat," ucapnya.

Dikatakannya, pembuatan jembatan darurat dari bambu oleh Pemkab Bantul itu belum selesai. Bahkan pengurukan tanah longsor untuk akses jalan juga belum selesai. Maka dari itu, masa darurat ini diperpanjang.

Di sisi lain, terkait distribusi logistik terhadap delapan KK terdampak bencana dan sempat mengungsi sudah diberikan oleh Pemkab Bantul dan kolaborasi bersama pemerintah kalurahan setempat. Apalagi Pemerintah Kalurahan Sriharjo memiliki alokasi untuk mendukung penanganan darurat.

"Sejauh ini ada depan KK yang perlu direlokasi. Yang tujuh sudah dicari lokasi. Karena kita lihat kemarin dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan organisasi perangkat daerah terkait, struktur tanah rumahnya sudah retak dan ad retakan-retakan di sekitar rumah, sehingga itu membahayakan yang bersangkutan," tuturnya.

Kendati demikan, untuk satu KK yang sempat tertinggal di lokasi tersebut, kini telah mengungsi ke rumah orang tua yang bersangkutan usai mendengarkan saran dari pemerintah. Pihaknya berharap, masyarakat yang dilakukan relokasi tersebut dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari.

Perbaikan Jalan Putus dan Longsor Sriharjo

Muhajid menyampaikan, perbaikan jalan putus dan longsor telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Di mana, pembangunan jalan darurat oleh Pemkab Bantul dilakukan di atas lahan sawah atau sisi utara lokasi jalan putus.

"Perbaikan sementara itu berupa jembatan bambu. Jadi, ada tiang-tiang yang dipasang untuk jembatan darurat. Panjang jembatan bambu sepanjang 220 meter dan lebar dua meter. Lalu tingginya sekitar satu meter," papar dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dikarenakan jembatan itu memiliki tinggi satu meter, maka lahan sawah yang dipergunakan masih dapat memproduksi hasil pertanian. Namun, jembatan darurat itu hanya bisa dipergunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua.

Nantinya, untuk akses mobilitas masyakat yang menggunakan kendaraan roda empat dapat melalui jalur di Selopamioro. Di samping itu, jembatan darurat dari bambu itu dimungkinkan bisa aman sampai setahun ke depan.

"Nah, yang sedimentasi kan juga ada pengerukan di bagian selatan. Ada dua ekskavator untuk pindah sedimentasi ke utara, sehingga jalur sungai ke barat. Mungkin sekitar 100-an meter jalur sungai hang dipindah memanjang ke barat," tutup dia.(nei)