Wali Kota Yogyakarta Copot Baliho Bermuatan Wajahnya, Ini Respon Komite Ekraf

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, copot baliho yanng mengandung gambar atau foto dirinya
• Komite Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta merespon positif langkah Wali Kota Hasto Wardoyo
• Hal itu dilakukan sebagai respon kegelisahan publik terkait sampah visual di Kota Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang mencopot baliho pemerintahan bermuatan wajahnya, mendapat respon positif dari kalangan pelaku ekonomi kreatif (ekraf).

​Kebijakan yang dinilai berani ini dianggap sebagai momentum untuk mengubah pola komunikasi publik pemerintah menjadi lebih substansial, ketimbang sekadar menonjolkan sosok pejabat.

​Ketua Komite Ekonomi Kreatif (ekraf) Kota Yogyakarta, Arief Budiman, menilai langkah Wali Kota sangat konkret merespons kegelisahan publik terkait maraknya "sampah visual" di ruang kota.

​Menurutnya, baliho sejatinya adalah alat komunikasi yang harus efektif dan sesuai peruntukan. 

Namun, selama ini banyak pesan visual di ruang publik yang hanya menguntungkan pemasang (pejabat), tanpa memberikan koneksi emosional atau manfaat nyata bagi masyarakat yang melihatnya.

​"Pasang foto di mana-mana itu gunanya buat masyarakat apa sebenarnya? Pak Wali saya kira merespon dengan sangat cepat dan konkret. Kalau fotonya tidak begitu berguna, ya mending kita kasih pesan-pesan yang bermanfaat," ujarnya, Minggu (23/11/2025).

​Ia menegaskan, ruang publik seharusnya diisi oleh promosi program, karya, atau capaian kinerja yang bisa diverifikasi langsung oleh warga. 

Bukan sekadar janji manis atau wajah pejabat yang tidak memiliki urgensi, apalagi di luar masa kampanye pemilihan kepaa daerah.

​"Fokus kita adalah kalau ingin dipajang, pajanglah program atau karya. Hasil yang masyarakat bisa cek, ini delivered (tersampaikan) atau tidak," katanya.

Baca juga: Tepati Janji! Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Copot Seluruh Baliho Bermuatan Wajahnya

​Arief mencontohkan, ruang kosong bekas foto pejabat bisa diganti dengan pesan layanan masyarakat yang krusial, seperti kampanye anti kekerasan jalanan (klitih) atau edukasi kesehatan, yang jauh lebih relevan bagi warga.

​Meski demikian, ia memberi catatan, bahwa pemasangan foto pejabat tidak sepenuhnya haram.

Pada momen-momen tertentu, seperti ucapan IdulFitri, kehadiran wajah pemimpin daerah masih bisa diterima.

​Namun, ia menekankan pentingnya kreativitas dalam penyajiannya agar pesan yang sampai ke publik terasa tulus, bukan sekadar formalitas.

​"Misalnya kayak Idul Fitri, tidak apa-apa memuat foto Pak Wali dan Pak Wakil. Tapi, dibuat sekreatif dan semenarik mungkin, sehingga itu menjadi bagian dari proses komunikasi yang tulus ke publik," jelasnya.

Tidak Narsis