Pemkab Gunungkidul Bentuk Satgas MBG Buntut Kasus Dugaan Keracunan

Pemkab Gunungkidul satgas imbas kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kapanewon Saptosari

Tribun Jogja/Nanda Sagita Ginting
SIDAK SPPG: Penampakan saluran pembuangan air di dapur SPPG di Gunungkidul yang mampet dan tidak mengalir,Jumat (31/10/2025) 
Ringkasan Berita:
  • Pemkab Gunungkidul satgas imbas kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kapanewon Saptosari
  • Bupati Gunungkidul menjelaskan sejumlah SOP yang harus dipatuhi SPPG
  • Dapur SPPG diminta tidak hanya mengutamakan profit, namun juga mutu dan keamanan makanan

 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul membentuk satuan pengawasan (satgas) imbas kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kapanewon Saptosari, beberapa waktu lalu.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan pembetukan satgas ini merujuk pada amanat Permendagri Nomor 400.5.7/7112/S3 tentang pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun dalam amanat tersebut pengawasan menu MBG akan melibatkan unsur mulai dari Forkompimda, pemerintah kalurahan, Puskemas, serta pihak dapur SPPG.

"Dalam koordinasinya, setiap unsur ini akan melakukan pertemuan rutin dan membuka grup komunikasi. Mulai Minggu depan (rapat rutin) harus sudah berjalan, minimal satu Minggu sekali," tuturnya, Minggu (2/10/2025).

Dia mengatakan dibentuknya satgas ini sebagai bentuk fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya program MBG.

"Dalam rapat rutin itu, salah satunya yang diatur yakni nantinya kepala dapur wajib melaporkan menu MBG yang akan dikirim setiap hari," paparnya.

Tak hanya itu, Endah menambahkan pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan seluruh kepala Puskesmas agar membuat  SOP apabila terjadinya kejadian keracunan.

"SOP ini nantinya berisikan soal bagiamana alur penanganan medis apabila terjadi keracunan, sebagai langkah pertama," papar dia.

Patuhi Aturan

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, meminta agar seluruh kepala dapur SPPG mematuhi aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

Dia mengingatkan agar dapur SPPG tidak hanya memikirkan soal profit oriented.

Lebih daripada itu, dapur SPPG juga harus mengutamakan Keselamatan nyawa para penerima manfaat MBG.

"Jangan hanya mementingkan profit oriented, ini menyangkut nyawa warga Gunungkidul yang kami titipkan untuk menerima program MBG. Kami minta dengan tegas jangan sampai kejadian ini terulang lagi " pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved