Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, Anggaran Kebencanaan Pemkot Yogya Menipis

TRIBUNJOGJA.COM - Anggaran kebencanaan Kota Yogyakarta dalam kondisi cekak menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi bakal melanda hingga November 2025 mendatang.

Mesk demikian, sinergi dengan program-program pemerintah kota dan kesiapsiagaan selama 24 jam penuh menjadi kunci utama untuk mengantisipasi dampak bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran BPBD berfokus pada kegiatan kesiapsiagaan dan pemulihan pasca-bencana. 

Untuk program pemulihan seperti bantuan atap roboh, pihaknya mengucurkan anggaran melalui penyaluran bantuan material dengan nilai maksimal Rp20 juta per titik, disesuaikan tingkat kerusakannya.

"Total anggaran kami Rp150 juta. Sampai hari ini, sepanjang tahun ini, sudah 12 titik yang kami tangani. Jadi, sisa anggaran untuk kebutuhan itu tinggal sekitar Rp30 juta," katanya, Rabu (29/10/25).

Ia berharap sisa anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan, setidaknya hingga Desember, seraya berharap supaya bencana alam tidak terjadi secara masif.

Mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), Nur Hidayat menjelaskan, bahwa alokasinya baru bisa diaktifkan jika statusnya sudah tanggap darurat. 

Sedangkan insiden yang terjadi akhir-akhir ini, seperti longsor tebing dan lain-lain, masih bisa ditangani melalui APBD, dengan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (PUPKP).

"Kita sampai hari ini belum masuk BTT. Apalagi, BTT kan bukan untuk (mengampu) keperluan terkait kebencanaan saja, tapi juga non-kebencanaan," terangnya.

Dalam upaya mitigasi, Nur Hidayat sangat mengapresiasi dukungan dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melalui deretan gebrakan strategisnya. 

Ia merinci, program-program layaknya bersih-bersih sungai yang mencegah banjir, lalu program bedah rumah yang mengantisipasi bangunan roboh, sangat meringankan tugas BPBD.

"Pak Wali Kota luar biasa, ini sudah ngewang-ngewangi tugas BPBD. Sehingga, sangat mendukung sekali terhadap antisipasi dampak bencana ekologis yang mungkin terjadi," jelasnya.

"Berdasarkan hasil pemetaan potensi bencana, walaupun yang paling rawan itu adalah gempa, tetapi yang paling sering terjadi selama ini memang cuaca ekstrem," tambah Nur Hidayat. 

Lebih lanjut, Kalak pun memastikan kesiapan personelnya selama 24 jam penuh, untuk pemantauan maupun penanganan kejadian kebencanaan di wilayah.

Kesiapan tersebut juga didukung oleh komunikasi aktif dengan elemen warga masyarakat lewat radio, melalui para pengurus KTB (Kampung Tangguh Bencana).

"Itu bagian dari manajemen risiko, dengan maksud mengurangi, menghilangkan atau mengeliminasi korban jiwa kalau terjadi suatu kebencanaan," urainya. (aka)