Setahun Pemerintahan Prabowo, Trah Sri Sultan HB II Desak Pengembalian Aset Rampasan Geger Sepehi

Belum ada keseriusan dari pemerintah hingga momen satu tahun kepemimpinna Presiden Prabowo Subianto.

|
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Dok. Disbud Kota Yogya
Tetenger peristiwa Geger Sepehi di kawasan Wijilan, Kota Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM - Upaya pengembalian aset sejarah peristiwa Geger Sepehi 1812 yang dirampas Inggris kembali mendapat sorotan dari Trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) II.

Pihak trah melalui Yayasan Vasatii Socaning Lokika menyampaikan kritik tajam terhadap lambatnya diplomasi Kementerian Kebudayaan.

Dikutip dari situs Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta, Geger Sepoy atau Geger Sepehi merupakan penyerbuan pasukan Inggris terhadap Kraton Yogyakarta pada tanggal 19-20 Juni 1812.

Saat itu Inggris mulai menancapkan kekuasaannya di Jawa dan berkeinginan menguasai Pulau Jawa. Namun kedatangan  Inggris untuk menguasai Jawa mendapat hambatan dari Sultan Hamengkubuwono II yang bersekutu dengan Sunan Pakubuwono IV.

Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Fajar Bagoes Poetranto, menyebut belum ada keseriusan dari pemerintah hingga momen satu tahun kepemimpinna Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jalan diplomasi Private-to-Private (P2P) yang mereka rintis justru terbuka lebar, setelah berhasil menjalin komunikasi langsung dan mendapat respons positif dari British Library di London.

"Sebagai bukti, British Library sudah memberikan akses terbuka (open access), serta menyerahkan 482 metadata manuskrip digital," ujarnya, Selasa (21/10/25).

​Ia merinci, data tersebut mencakup ratusan manuskrip Jawa yang dipastikan berasal langsung dari peristiwa penjarahan Geger Sepehi pada 1812 silam.

Pencapaian awal tersebut, menurut Fajar, membuktikan bahwa membuka pintu negosiasi internasional bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan.

​Atas dasar itulah, Trah Sri Sultan HB II menilai kinerja Menteri Kebudayaan Fadli Zon masih sebatas wacana, sehingga presiden harus mengevaluasi.

​"Kami mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon benar-benar serius mengupayakan claming aset Sri Sultan Hamengku Buwono II yang dirampas," tegasnya.

Perwakilan Konsorsium Nusantaram Eva Raksamahe, Stev. Agung Budyawan, berharap pemerintah dan Keraton Yogyakarta segera memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang sudah berjalan.

Ia mendorong, Kementerian Kebudayaan dapat memperkuat jalur komunikasi yang sudah dibuka oleh Trah Sri Sultan HB II, alih-alih bersikap pasif.

"Pemerintah dan Keraton harus mendukung upaya yang telah dilakukan Yayasan Vasatii Socaning Lokika, terutama dalam memperkuat klaim aset kepemilikan yang sah, serta hak intelektual atas manuskrip tersebut," urainya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved