Deretan Kasus Keracunan MBG di Wilayah DIY, Pemda Perkuat Sistem Pengawasan dan Langkah Antisipasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sederet kasus keracunan diduga akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di wilayah DIY dalam beberapa bulan terakhir.

Terbaru, kasus keracunan massal yang menimpa siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut, pelatihan bagi penjamah makanan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan digencarkan guna memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi makanan bagi siswa di seluruh sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan Pemda DIY kini memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kompetensi para petugas dapur melalui pelatihan dan perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.

“Kami berupaya mengantisipasi kejadian keracunan melalui inisiasi perjanjian SPPG dengan pihak sekolah,” ujar Ni Made saat dikonfirmasi, Minggu (19/10/2025).

“Perjanjian ini menjadi dasar tanggung jawab dan standar kerja sama agar setiap proses penyediaan makanan bagi siswa benar-benar memenuhi aspek higienitas dan keamanan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, perjanjian tersebut bahkan telah diberlakukan beberapa hari sebelum insiden keracunan di SMA Negeri 1 Yogyakarta.

Dalam kesepakatan itu, pihak SPPG memiliki tanggung jawab menyediakan makanan bergizi seimbang yang sesuai kebutuhan nutrisi siswa, sekaligus memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar higienitas yang ketat.

Prosedur Ketat

Prosedur tersebut mencakup pemilihan bahan baku, pengolahan, pendistribusian, hingga penyajian makanan.

Setiap tahap wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Selain itu, Koordinator SPPG diwajibkan menyampaikan laporan rutin kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG setiap pekan.

“Kami memberikan syarat bagi Koordinator SPPG untuk melaporkan secara rutin seminggu sekali kepada Ketua Satgas,” ujarnya.

“Kami juga mewajibkan adanya informasi tidak hanya soal kandungan gizi, tetapi juga waktu layak konsumsi dari makanan yang disediakan,” lanjutnya.

Selain pelaporan berkala, pengawasan juga mencakup seluruh operasional dapur, mulai dari pemorsian dan pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.