Mitigasi Bencana, Gunungkidul Bakal Perluas Program Kalurahan Tangguh Secara Bertahap

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul menetapkan Kalurahan Jetis di Kapanewon Saptosari dan Kalurahan Grogol di Kapanewon Paliyan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana terbaru.

Meski jumlahnya terus bertambah, program ini belum mencakup seluruh wilayah kalurahan di Bumi Handayani.

Sub Koordinator Pencegahan Bencana BPBD Gunungkidul, Agus Wibawa Arifianto, menyebutkan terdapat 144 kalurahan di Gunungkidul. Hingga tahun ini, baru 89 kalurahan yang berstatus Tangguh Bencana.

"Tahun ini ada penambahan dua kalurahan, yakni Jetis dan Grogol. Dengan demikian, total sudah ada 89 Kalurahan Tangguh Bencana," ujar Agus, Rabu  (15/10/2025).

Agus menjelaskan, penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang dihadapi. Sebelum ditetapkan, masyarakat di masing-masing kalurahan mengikuti rangkaian pelatihan kesiapsiagaan, mulai dari gladi simulasi hingga penanganan darurat bencana.

Menurut dia, pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana menjadi bagian dari penguatan mitigasi berbasis komunitas. Dengan kesiapan di tingkat akar rumput, penanganan bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

"Harapannya, saat terjadi bencana, respons masyarakat lebih sigap dan terarah," kata Agus.

BPBD menyatakan akan terus memperluas jaringan Kalurahan Tangguh Bencana. Meskipun, perluasan program harus  dilakukan secara bertahap karena terkendala kemampuan anggaran daerah.

"Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi, seperti yang hari ini kami gelar di Kalurahan Mulusan," tambah Agus.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan bahwaemerintah daerah disebut tidak bisa bekerja sendiri tanpa kesiapan di tingkat warga.

“Kalurahan Tangguh bukan sekadar status administratif. Yang kami dorong adalah kesadaran bersama bahwa kesiapsiagaan harus tumbuh dari masyarakat. Pemerintah bisa memfasilitasi, tetapi kemandirian warga dalam menghadapi bencana jauh lebih penting,” ucapnya.

Ia menambahkan, BPBD juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kalurahan, lembaga sosial, dan kelompok relawan independen. Pendekatan ini dinilai penting agar mitigasi bencana tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan di tingkat desa.

“Bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa dikendalikan. Kuncinya ada pada koordinasi dan kesiapan sejak dini,” ujarnya (ndg)