Kunjungi SPPG Berbah, DPD RI Tekankan Perbaikan Pelayanan dan Manajemen Program MBG

Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang MBG

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Yoseph Hary W
Istimewa
Anggota Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno melaksanakan kunjungan kerja ke SPPG Jogotirto, Kabupaten Sleman, Senin (13/10/25) lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Anggota Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Senin (13/10/25). 

Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Saat menemui jajaran pimpinan dan staf SPPG Jogotirto, Syauqi menekankan perlunya perbaikan berbagai sektor MBG. Hal ini, menyusul terjadinya persoalan kesehatan yang timbul selama pelaksanaan MBG di Kabupaten Sleman beberapa tempo hari.

"Kehadiran kami di sini bukan semata-mata karena kasus beberapa waktu lalu. Tapi, kami ingin menggali informasi secara menyeluruh sejak proses masuknya bahan makanan, mulai diolah dari dapur, menjadi porsi makan siap saji, sampai proses distribusi untuk dikonsumsi oleh siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah. Itu jauh lebih penting," ungkapnya. 

Dari hasil kunjungan tersebut, mengemuka pula temuan akibat terhentinya dana operasional dari pusat yang mengakibatkan pelayanan berhenti untuk sementara waktu. 

"Kami dapati bahwa SPPG ini berhenti beroperasi akibat terhentinya transfer dana dari pusat yang mengakibatkan anak-anak sekolah tidak mendapat makan siang gratis yang menjadi haknya," ujarnya. 

Usai melakukan peninjauan di SPPG Jogotirto, Syauqi melanjutkan kunjungan ke SMPN 3 Berbah. Kepala Sekolah SMPN 3 Berbah, Siti Rohmah, menjelaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi disebabkan oleh miskomunikasi waktu pengantaran MBG antara pihak sekolah dan SPPG yang menyebabkan selisih waktu jam layak makan terlewati.

Melihat kompleksnya persoalan MBG, maka senator asal DIY tersebut menyampaikan perlunya evaluasi secara menyeluruh yang dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum bersama para pemangku kepentingan.

"Segala informasi akan kami kompilasi. Saat RDPU dengan stakeholder akan kita sampaikan dan dicari jalan keluar untuk mendapat langkah terbaik agar tidak terulang. Harapannya, anak didik kita mendapat makanan bergizi secara berkelanjutan," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved