Eksepsi Mantan Lurah Tegaltirto Sleman Terdakwa Kasus Korupsi Tanah Kas Desa

Ringkasan Berita:

• Kuasa Hukum Sebut Adanya Cacat Prosedur Penetapan Tersangka
• Jaksa Menuduh Terdakwa Hilangkan Persil 108 dengan Alasan Kebanjiran
• Pengecekan BPN Sleman pada Februari 2025 Tanah Persil 108 Masih Ada Tidak hilang karena Banjir

Yogyakarta Tribunjogja.com --- Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang melibatkan mantan Lurah Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Sarjono alias S kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta. 

Agenda sidang itu sudah dilaksanaka pada Kamis (9/10/2025) dengan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa.

Eksepsi tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa, yakni R Vidi Putranto, R Rizky Ervanto, dan Dr. Ricky Ananta, SH MH. 

Dalam eksepsinya, mereka menyoroti dua hal utama dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka dan keberatan terhadap syarat materiil dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perdana.

Kuasa Hukum

Tim kuasa hukum menyatakan bahwa tanah yang disebut JPU sebagai Tanah Kas Desa di Dukuh Candirejo, Tegaltirto, perlu diuji terlebih dahulu status hukumnya. 

Menurut mereka, tanah tersebut secara sah merupakan milik pribadi Sarjono, yang kini menjadi terdakwa.

"Tanah itu sudah bersertifikat hak milik dan telah beralih ke Sarjono melalui prosedur resmi, yakni melalui PPAT dan pengesahan oleh BPN. Tentunya BPN melakukan verifikasi sebelum menerbitkan sertifikat," ujar Ricky Ananta.

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah bersertifikat SHM memiliki kedudukan hukum tertinggi. 

Maka, jika ada pihak yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah kas desa, status hak milik harus terlebih dahulu dibatalkan melalui proses hukum di PTUN.

“Jika benar tanah itu adalah TKD, maka Sarjono adalah korban karena telah tertipu oleh pemilik sebelumnya,” tegas Ricky.

Baca juga: Lurah Tegaltirto Sleman Nyusul Lurah Trihanggo Ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta

Dakwaan Jaksa

Dalam dakwaan JPU, Sarjono disebut telah melakukan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara. 

Perbuatan tersebut diduga terjadi saat Sarjono menjabat sebagai Kepala Dukuh Candirejo, Desa Tegaltirto, dari September 2002 hingga Desember 2020.

Jaksa menyebut, pada tahun 2010, Pemerintah Desa Tegaltirto melakukan inventarisasi TKD berdasarkan SK Kepala Desa No.2/Kep.Kades/2010. 

Sarjono, yang saat itu menjadi anggota tim inventarisasi, diduga menghilangkan Persil 108 seluas 6.650 m⊃2; dari catatan TKD.

Ia disebut bekerja sama dengan TB, Sekretaris Tim Inventarisasi, dengan alasan bahwa tanah tersebut kebanjiran. 

TB yang juga menjabat sebagai Carik Desa, serta SP selaku Kepala Desa saat itu, menyetujui penghapusan Persil 108 dari laporan tanpa verifikasi lapangan.

Fakta Lapangan

Namun, berdasarkan berbagai dokumen seperti legger, peta desa, dan laporan inventarisasi tahun 1996, 2003, dan 2004, Persil 108 masih tercatat sebagai TKD. 

Bahkan, hasil pengecekan lapangan oleh BPN Sleman pada Februari 2025 menunjukkan bahwa tanah tersebut masih ada dan tidak hilang akibat banjir.

Tanah Persil 108 kini terbagi menjadi dua lokasi yang dipisahkan oleh Sungai Opak, dengan total luas 4.747 m⊃2;. 

Di utara sungai terdapat tanah kosong seluas 1.208 m⊃2;, dan di selatan sungai seluas 3.538 m⊃2;.

Atas perbuatannya, Sarjono didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar, ia juga dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan, menunggu putusan majelis hakim atas eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa. (hda)

Baca dan Ikuti Berita Tribunjogja.com.com di GOOGLE NEWS