Maxride Wara-wiri di Yogyakarta, Alasan Polisi dan Dishub Tak Bisa Menindak

Yogyakarta, Tribunjogja.com ---- Bajaj online Maxride masih wara-wiri di jalanan Yogyakarta. 

Meski belum mengantongi izin operasional sebagai angkutan umum, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY belum bisa berbuat banyak. 

Hukum belum memberi ruang bagi polisi untuk menindak langsung.

Kepala Ditlantas Polda DIY, Kombes Pol Yuswanto Ardi, menjelaskan bahwa kewenangan Polri terbatas pada urusan registrasi kendaraan. 

“Kami hanya fokus pada kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Soal izin operasional, itu bukan ranah kami,” ujar Ardi, Minggu (5/10/2025).

Ardi merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 20 Tahun 2012. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 139 ayat (4):
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin terselenggaranya angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal."

Pasal 141 ayat (1):
"Penyelenggaraan angkutan umum dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."

Pasal 142 ayat (1):
"Setiap orang yang melakukan usaha angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang."

Artinya, izin angkutan umum adalah kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  (Sumber: UU No. 22 Tahun 2009 – JDIH BPK RI)

“Kalau soal izin, Dishub yang berwenang,” tegasnya.

Namun bukan berarti Maxride bebas melenggang. 

Jika kendaraan yang digunakan masih memakai pelat tanda coba pelat putih bertulisan merah maka polisi bisa turun tangan. 

“Itu hanya untuk uji coba, bukan untuk operasional harian. Kalau kami temukan di lapangan, kami tegur,” kata Ardi.