Kinerja APBN di DIY Menunjukkan Performa Prima, Realisasi Belanja Negara Sentuh Rp13,22 Triliun

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kinerja APBN di Provinsi DIY menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. 

Terbukti, Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp13,22 triliun atau 61,68 persen dari alokasi sebesar Rp21,43 triliun.

Sedangkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp5,87 triliun atau 56,13 persen dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY, Agung Yulianta, berujar, dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6,16 triliun (53,6 persen dari pagu belanja).

Terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp3,62 triliun (69,81persen dari pagu belanja), Belanja Barang sebesar Rp2,07 triliun (47,57 persen dari pagu belanja), Belanja Modal sebesar Rp454,11 miliar (23,59 persen dari pagu belanja), serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,92 miliar (49,04 persen dari pagu belanja).

"Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp7,05 triliun atau 71,02 persen dari alokasi," katanya, Rabu (1/10/2025).

Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 68,38 persen dari alokasi.

Kemudian, Dana Insentif Fiskal sebesar 67,64 persen dari alokasi, Dana Keistimewaan sebesar 80?ri alokasi, dan Dana Desa sebesar 96,97 persen dari alokasi.

Sementara itu, dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp3,42 triliun atau sekitar 49,46?ri target sebesar Rp6,92 triliun. 

Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). 

"Secara umum, penerimaan pajak masih belum optimal sebagai dampak dari pemberlakuan efisiensi, khususnya Belanja Modal, sehingga banyak proyek pemerintah belum berjalan secara maksimal," tandasnya.

Ia pun menjelaskan, per akhir Agustus 2025, terdapat beberapa manfaat langsung dari Belanja Pemerintah Pusat yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi. 

Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 816.526 penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 194.716 penerima manfaat, dan program Yatim Atensi (YAPI) dengan 11.826 penerima manfaat. 

Bantuan Pendidikan terdiri atas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama untuk 15.487 penerima manfaat, program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 995 mahasiswa penerima manfaat. 

"Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 29.615,74 ton, serta subsidi listrik periode Juli 2025, dengan jumlah pelanggan sebanyak 702.592 penerima manfaat," pungkasnya. (*)