Profil Bupati Sleman dari Tahun ke Tahun, Periode 1945-2025

Pada masa periode KRT Projodiningrat, tepatnya 1948, wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1948.

Menurut Undang-Undang tersebut, wilayah Kabupaten Sleman secara resmi disebut sebagai “Kabupaten Sleman”.

Pada 1950, Bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT Dipodiningrat.

Sebagai informasi, setelah meninggal dunia, KRT Projodiningrat dimakamkan di Makam Kuncen, Kalurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

3. KRT Dipodiningrat (1950-1955)

KRT Dipodiningrat menjadi Bupati Sleman ke-3 dan menjabat selama lima tahun, yaitu sejak 1950 hingga 1955.

Ia kemudian digantikan oleh KRT Prawirodiningrat pada 1955.

Setelah meninggal dunia, KRT Dipodiningrat dimakamkan di Makam Hasto Renggo, Jalan Masjid Besar Nomor 905, Kalurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta.

4. KRT Prawirodiningrat (1955-1957)

KRT Prawirodiningrat merupakan Bupati Sleman ke-4 yang memerintah selama dua tahun yaitu pada 1955 sampai 1957.

Sebagai informasi, pada masa itu, Pemerintah Pusat mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang “Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah”.

Maka, penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. 

Sebagai implementasinya, Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri, sebuah kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD).

Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten memiliki 2 (dua) Bupati.

Bupati Sleman yang terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra (menggantikan KRT Prawirodiningrat) adalah Buchori S. Pranotodiningrat. 

5. Buchori S. Pranotohadi (1957-1959)

Buchori S. Pranotohadi adalah Bupati Sleman ke-5 yang menjabat selama dua tahun sejak 1957 sampai 1959.

Pada periode 1959-1960, terbit Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945.