DIY Raih Skor IDI Tertinggi Nasional, Capai 89,25

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mencatatkan skor tertinggi secara nasional pada 2025.

Dengan skor 89,25, capaian ini menempatkan DIY di posisi pertama dalam pengukuran kualitas demokrasi di tingkat provinsi.

Prestasi tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/9/2025).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Aryanto, menerima langsung penghargaan tersebut.

Menurut Lilik, skor IDI DIY tahun ini meningkat 5,37 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yakni 83,88.

“DIY kembali menempati posisi pertama IDI secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa DIY berhasil menjaga dan memperkuat iklim demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan hukum,” ujarnya.

Lilik menegaskan, capaian tersebut sekaligus menjadi pencapaian dan tantangan. Pencapaian karena kualitas demokrasi lokal terbukti tinggi, dan tantangan karena konsistensi perlu dijaga.

“Capaian ini merupakan kerja bersama Pemda DIY dengan BPS DIY dan Tim Kelompok Kerja IDI DIY. Karenanya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam capaian nilai IDI ini, termasuk kepada seluruh masyarakat DIY,” paparnya.

Ia menambahkan, demokrasi di Yogyakarta tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga praktik yang hidup, berpihak kepada rakyat, serta selaras dengan nilai-nilai lokalitas dan kearifan budaya.

“Peningkatan IDI DIY tidak terlepas dari praktik demokrasi yang tumbuh sejalan dengan kultur masyarakat Yogyakarta. Ruang-ruang kebebasan sipil telah dijamin melalui kebebasan berpendapat, peran media, serta ruang dialog yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Inilah yang menjadi kekuatan demokrasi di DIY,” imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolkam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara lain.

“Indonesia sebagai negara demokrasi yang multikultural, multietnik, dan multi religius memiliki kekhasan tersendiri, yang tidak bisa disamakan dalam pengukuran demokrasi dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah pusat pun sangat mendukung dan menjunjung tinggi upaya memperkokoh demokrasi di Indonesia sesuai cita-cita pembangunan nasional,” paparnya.

Baca juga: 11 Poin Penting Revisi UU BUMN yang Disepakati DPR dan Pemerintah, Apa Saja?

Heri menekankan perlunya kerja bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Untuk itu, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama menciptakan kultur demokrasi yang damai dan berkualitas, sejalan dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki. Dan kami selalu memastikan terjalin sinergitas dan sinkronisasi kebijakan, baik di pusat maupun daerah dalam mencapai target-target pembangunan memperkokoh demokrasi melalui optimalisasi IDI secara berkelanjutan,” tuturnya.

IDI menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan tiga aspek, yakni kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Skor berkisar dari 0 hingga 100 dengan kategori rendah (0-60), sedang (60-80), dan tinggi (80-100).

Dengan skor 89,25, DIY kembali menunjukkan kualitas demokrasi yang dikategorikan tinggi dan konsisten menjadi acuan nasional. (*)