Aksi Damai di Bundaran UGM, Ada 18 Tuntutan yang Disampaikan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di DI Yogyakarta (DIY) menyampaikan sejumlah orasi dalam Aksi Damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (1/9/2025).

Aksi itu sebagai bentuk kritikan terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air selama beberapa hari terakhir. 

Koordinator Aliansi Jogja Memanggil, Boengkoes (19), berujar pihaknya mencoba merespon beberapa kejadian yang terjadi di Tanah Air, termasuk yang berlangsung di Jakarta pada 25 Agustus 2025.

Dalam aksi di Jakarta itu, seorang driver ojek online, Affan Kurniawan,  tewas usai dilindas mobil taktis Brimob.

"Satu lagi, kawan kita, Rheza yang tewas di Jogja, di depan Polda DIY. Jadi, aksi kali ini digelar karena (sebelumnya) terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian," katanya, kepada awak media.

Selain itu, pihaknya turut menyoroti beberapa kebijakan dari Presiden Prabowo yang dinilai cukup menyengsarakan masyarakat Indonesia, termasuk saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih, menikmati PPN 12 persen, BPI danantara yang diisi oleh orang-orang yang memiliki reputasi buruk, meresahkan Undang-Undang TNI, hingga memangkas anggaran negara.

Ia turut mengkritik terkait kondisi kebijakan kesepakatan ekspor-impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, kebijakan kenaikan tunjangan terhadap anggota DPR RI juga menjadi sorotan utama, sebab kebijakan itu dinilai sempat membuat amarah publik.

"Untuk itu kami menuntut 18 poin yakni gagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berisi kerakyatan; usut tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat, terutama dalam demokrasi berlangsung ini; be asrama semua demonstran, pejuang lingkungan, pejuang HAM, serta pejuang demokrasi," jelasnya.

Tidak hanya itu , pihaknya turut menuntut agar melakukan pemecatan dan mengadili Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; reformasi Polri; tarik militer ke barak, hapur komando teritori, dan cabut UU TNI; turunkan kenaikan pajak bumi bangunan di seluruh wilayah Indonesia dan meminta pemberlakuan pajak pakak tinggi terhadap orang kaya di Indonesia. 

"Hapus program korup dan pencitraan bernama makan bergizi gratis; hapus segala tunjangan di luar gaji pokok dan jaminan sosial-kesehatan bagi anggota DPR, pejabat pemerintahan, serta perwira TNI-Polri; sertakan gaji pokok anggota DPR, pejabat pemerintahan serta perwira TNI-Polri seperti rata-rata upah buruh secara nasional," tutur dia.

Kemudian, terdapat permintaan menaikkan upah buruh, turunkan kebutuhan pokok rakyat; permohonan gratis biaya kesehatan bagi semua rakyat; permohonan gagasan segala proyek strategis nasional; permohonan lawan segala mafia tanah permohonan sahkan RUU perampasan asat koruptor untuk kemiskinan koruptor dan keluarganya.

"Sahkan RUU pernapasan aset koruptor untuk memikirkan koruptor dan keluarganya; gagasan penulisan sejarah Nasional Indonesia; gagasan upaya menaikkan status kepahlawanan Soeharto; serta tangkap, adili, dan penjarakan pejabat dan aparat pelanggaran HAM," pintanya.(*)